Kolaka Timur Mengalami Pengurangan Dana Transfer dari Pusat

BUMISULTRA

KOLAKA TIMUR,-----Serapan anggaran Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) per 30 September 2025 sebesar 54,04% dari anggaran belanja daerah sebesar 1.054.844.968.042.00, terealisasi sebesar 569.709.490.253.00, selain tahun ini juga ada pengurangan dana transfer pusat.

Hal ini berdasarkan data dari Bagian perbendaharaan BKAD Koltim, Sartono bahwa tahun ini serapan anggaran per 30 September sebesar 53,04%. OpD yang paling tinggi serapanya adalah Badan Perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (Bappeda Litbang) sebesar 76,11%. Kemudian yang terendah serapan anggaranya adalah RSUD hanya 15, 82%.

Rendahnya serapan anggaran RSUD Koltim disebabkan belanja modal yang sangat sedikit, dimana anggaran RSUD 43. 564. 425. 176.00 yang baru terealisasi baru 368 juta, dimana realisasi belanja modalnya sebesar 0.85%.

Terkait pengurangan dana transfer tahun 2025 dari Pemerintah pusat Sartono merincikan sebagai berikut, DAU infrastruktur sekitar 18 Milyar, DAK jalan 40 milyar serta DAK irigasi 20 milyar.

Di tempat yang sama Kepala BKAD Koltim Aspian Suute, SKM menjelaskan secara rinci terkait serapan anggaran, menurutnya serapan itu bisa saja tiap hari , kalau di klaster bisa per triwulan atau per semester, sementara di Koltim tergantung permintaan bisa per triwulan maupun oersemester

"Serapan itu dibagi - bagi berapa pendapatan berapa belanja, disaat berubah pendapatan berubah juga nilainya tapi itu nanti diperubahan, banyak yang berubah pendapatan bahkan di DAK fisik juga berubah , rumah sakit juga tidak turun anggaranya karena ada kesalahan nomenklatur, rumah sakit tetap jalan tapi penyediaan sarana dan prasarananya tidak turun Kemenkes juga tidak ingin ambil resiko, itu mempengaruhi pendapatan karena akumulasi belanja ", ungkap Aspian saat diwawancara beberapa hari lalu diruanganya.

Dikesempatan tersebut Aspian juga menyampaikan bahwa defisit kita mencapai 20 milyar untuk tahun 2025 ini, karena ada kurang bayar masih kami menunggu.

"Defisit itu akibat tidak turunya dananya artinya kami anggap itu bagian dari defisit abu - abu karena uangnya tidak turun. Kami juga masih menunggu kurang bayar tahun 2023 , jadi hitungan tahun 2023 yang rencananya turun di tahun 2024 hanya belum turun kami tunggu di tahun 2025 karena itu sudah masuk di APBD, sudah masuk di postur APBD itulah yang mempengaruhi, jadi kami anggap itu defisit", jelasnya.

Ditambahkanya, jangan sampai kurang bayar tersebut tidak turun maka akan jadi beban lagi, belanja yang tidak dibayarkan karena sudah dimasukan dalam postur APBD , dimasukan di pendapatan berarti sudahb tersebar dibelanja, disaat tidak turun uangnya orang sudah belanja pasti defisit, karena tidak terbayarkan artinya jadi beban daerah

"Sekarang kurang bayar 20 milyar kami masih menunggu, dimana 20 milyar itu untuk pembayaran kegiatan - kegiatan OPD secara umum, bagian dari perjalanan dinas dan bisa jadi bagian dari TPP, makanya kami lakukan efisiensi untuk menghindari bila uangnya tidak turun," bebernya.

Aspian juga menyebutkan bahwa sejak Januari tahun 2025 kami sudah 3 kali melakukan efisiensi, tutupnya. (*)