-
BUMISULTRA
WAKATOBI - Plh.Bupati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ilmiati Daud rupanya menilai pengusulan anggaran RSUD tak sesuai kinerja hingga disetarakan Puskesmas. Hal ini diungkapnya saat rapat kerja amandeman RAPBD-P tahun ini. Jum'at (27/9/2024).
Ilmiati Daud mengaku, menyaksikan sendiri saat dia dan keluarga mendapatkan pelayanan di RSUD Wakatobi selain disinggung soal pelayanan yang tak inovatif juga kebersihan di RSUD tak terjaga.
"Saya sering masuk rumah sakit dan baru-baru ini cucu saya, ini luar biasa baik pelayanan, kebersihan termasuk alat-alat terkait oksigen ini hal krusial, keadaan rumah sakit kita masyarakat tidak buta. Saya harap bapak lakukan peningkatan pelayanan", Ucapnya sembari mengarahkan Dirut RSUD dr. La Ode Achmad Sam Junarta.
Bahkan secara terpisah menyinggung para dokter dianggapnya menjadi sumber keluhan masyarakat hingga kinerja Pemda dalam pelayanan kesehatan sering kali dibandingkan daerah lainnya di Sultra.
"Saya titip soal dokter banyak keluhan masuk kesaya. Mohon ada inovasi, kadang di WO (Wakotobi Online) itu beredar soal pelayanan dan lainnya. Standar pelayanan puskesmas di Tegal lebih baik dan disana bersih dari RSUD Wakatobi, ini sudah 2 tahun saya melihat tak ada perubahaan", sambungnya.
Namun tak hanya RSUD mendapat sentilan mantan birokrasi Provinsi Sultra ini. Ia juga menyebut Dinas Kesehatan sebab tiap tahun dikucurkan anggaran Milyaran justru tidak merubah apa-apa.
"Baik di dinas Kesehatan maupun rumah sakit kita ini sampai lidah saya terlipat- lipat. RUSD maupun Dinas Kesehatan tiap momen pembahasan anggaran diusulkan milyaran tapi kinerjanya nol", bebernya.
Dihadapan anggota DPRD meyakinkan soal pendampingan audit BPK sehingga efektif anggaran di gunakan guna pelayanan kesehatan lebih baik
"Bila perlu kita pendampingan, Pak Kadis saya akan minta pendampingan BPK. Jangan bikin program zig zag tapi realitanya nol", tuntasnya.
Ilmiati Daud, kesal saat menilai sejumlah anggaran di usulkan RSUD dan Dinas Kesehatan fantastis sehingga membuat sejumlah anggota DPRD mencercah usulan tersebut bahkan wakil ketua Arifuddin Rasyidi berulang kali menyinggung filter tabung oksigen di RUSD Wakatobi berulang- ulang dianggarkan tetapi kembali menjadi point usulan.
"Ini filter yang rusak ada 2 tabung. Tolong pak, karena ini menyangkut nyawa tapi untuk filter itu kan lama rusaknya sama itu filter oli mesin. tahan itu. Kalau kurang tambahkan", sindir nya ke Dirut RSUD.
Apalagi menurut Wakil ketua 2, La Ode Nasrullah terkait pasien rujukan skema pelayanannya rupanya lebih dulu di bayar pasien secara mandiri baru dilakukan pemberian ganti uang dengan rentan waktu berbulan-bulan lamanya.
"Saya alami sendiri saat itu, nanti 2 bulan lebih baru diganti uangku. Ini menimpa saya selaku unsur pimpinan di DPRD sudah dibuat begitu, bagaimana dengan perlakuan ke masyarakat kita", ungkapnya.
Selain itu diungkap Badalan. Pembayaran di RSUD seharusnya sudah maju dan sistem nya terkoneksi dengan pembayaran digitalisasi agar tidak lagi terjadi kesalahpaman antara pasien dan pihak RSUD.
"Pak Dirut kita sudah sangat modern kita mau agar sistem pembayarannya digital. Jangan sampai hal- hal sepeleh terulang lagi pasien di telpon ditagih padahal sudah membayar", tutupnya. (*)
