• Anggota DPRD Ikut Menangis Dengar Cerita Aktivis Hakka Tuntut Pembebasan Desanya

image_title
Ket: Sejumlah aktifis menyampaikan keluh kesah konflik kedua desa, Hakka dan Waloindi kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi. Kamis (25/2/2021)
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI - Sejumlah aktifis Desa Hakka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi,  Provinsi Sulawesi Tenggara mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Binongko Menggugat, menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyampaikan tuntutan pembebasan Desanya pada Kamis ( 25/2/2021).

    Adalah Safrin Tamrin, salah satu diantara korlap aksi tak bisa menahan air mata saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir.

    Ia mengungkap selama 14 tahun pemekaran desa Hakka dari Desa induknya, Waloindi persoalan terus menerus terjadi baik penindasan fisik hingga denda berupa uang bagi petani desa yang mengolah batu dikebun mereka sendiri.

    Tak hanya pengelolah batu dikebun milik warga Desa Hakka yang diklaim masuk wilayah administrasi Desa Waloindi bahkan mengambil pasir bagi pembangunan rumah mereka juga dicegat.

    Ironisnya bahkan pihak Desa Waloindi membuat Perdes no.7 tahun 2020 yang diduga kuat melegalkan denda tersebut.

    Kata dia, kehidupan masyarakat Binongko khususnya desa Hakka hanya bersumber dari batuan yang diolah lalu dijual selain pasir. Sehingga perebutan tapal batas dan pemberlakuan denda sepihak warga Desa Hakka yang memiliki lahan di Desa Waloindi adalah bukti penindasan.

    "Kami tak punya lahan seperti di pulau lainnya di Wakatobi. Daerah kami tandus, kehidupan kami hanya mengais bebatuan untuk bisa dijual tapi hasilnya harus orang tua kami kena denda Rp.1 juta jika tak bagi dua dengan pihak warga desa Waloindi sementara disatu sisi kami dibiayai kuliah lewat pendapatan itu", ungkapnya sembari nangis.

    Amatan Bumisultra.Com, saat rekan se-aktifisnya mendapat giliran menyebut satu persatu persoalan desa Hakka seketika ruang asprasi DPRD hening bahkan diantara anggota DPRD ikut meneteskan air mata.

    Salah satunya Wa Ode Fiy. Ia merasa tersentuh ditambah sejumlah aktifis itu bertanya balik mengenai kemerdekaan warga desa tak lain orang tua mereka jika itu menimpa pihak DPRD sendiri.

    "Pimpinan ini perlu disikapi, jangan kita biarkan berlarut-larut. Persoalan desa Hakka dan Waloindi harus segera tuntas", tuturnya dengan tangan gemetaran karena ikut meneteskan air mata.

    Dipojok kanan depan, duduk salah satu pimpinan sidang adalah Arman Alini mengungkap persoalan desa Hakka dan Waloindi bukan pertama kali terjadi. Di awal Januari 2021, terjadi insiden saling serang usai masing-masing klaim tapal batas desa.

    Sisi lain dalam perda nomor 35 tahun 2007 tentang pembentukan desa Hakka dianggap tak tuntas sebab lampiran-lampiran sebagai turunan dan penjelasan tapal-tapal desa tidak dijelaskan mendetail. Hal ini memicu konflik kedua desa baik Waloindi maupun Hakka yang saling klaim batas dan luas wilayah desanya.

    Hanya saja, sesuai penjelasan Muhammad Ali jika kedua warga desa tak hanya menjadi korban profokasi akibat klaim tapal batas desa oleh pihak desa melainkan enggan untuk diselesaikan.

    Sesuai penuturannya saat konflik berkepanjangan itu pernah terjadi di masanya menjabat pimpinan DPRD, ada beberapa anggota fraksi turun langsung kelokasi dua desa namun diserang dengan parang panjang.

    Kandati demikian. Kata dia, negara tak boleh kalah atas aksi premanisme sehingga sesuai usulannya persoalan desa Waloindi dan Hakka mesti dibicarakan ditingkat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) difalisitasi DPRD dengan tujuan persoalan tapal batas kedua desa mencapai titik terang.

    Termasuk perdes nomor 7 tahun 2020 yang dibuat pihak desa Waloindi dianggap pemicu adanya denda Rp.1 juta dan pelarangan warga desa Hakka mengelolah lahan dan benda diatas lahan itu agar segera dipelajari. Bila perlu jika bertentangan dengan perda nomor 35 tahun 2007 segera ditindak sesuai UU berlaku, oknumnya bisa saja terseret hukum

    Badalan selaku pimpinan sidang memberi simpulan. Pointnya, selain memanggil sejumlah pihak guna membahas persoalan desa Hakka dan Waloindi juga berjanji DPRD dari hasil itu akan memberikan rekomendasi sekaligus meminta demonstran mempercayakan DPRD untuk menyelesaikan konflik kedua desa. (*)


    Penulis | La Ilu Mane