-
BUMISULTRA
WAKATOBI - Realisasi dana Desa(DD) terutama pekerjaan berbentuk infrastruktur atau fisik bangunan di Desa mesti bersifat swakelolah bukan diborongkan pada orang tertentu menjadi pelaksana pekerjaan.Demikian diungkap Kompol.Aris.Kasi Ormas Polda Sultra, saat memandu sosialisasi media pembekalan Bhabinkatibmas dan kepala Desa se-Kabupaten Wakatobi di Aula Pesanggerahan, pada Rabu (6/2/2019)
Dana Desa sebagimana tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat agar mengurangi masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa dengan masyarakat kota merupakan salah satu strategi polri dalam mensukseskan dana Desa terutama dalam realisasi DD tersebut berupa pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik
"Siapa team pengelola kegiatan, kan bapak Ibu Sekalian hanya saja ada aturan yang perlu diperhatikan sifat swakelolah dimaksud"sebutnya dihadapan para Babinkatibmas dan jajaran kepala Desa yang hadir.
Ia merinci pemberian DD oleh pusat sejak realisasi per 2015 lalu, terus mengalami kenaikan.Hal itu menjadi tanggungjawab sekaligus beban Desa merealisasi DD tersebut.
Sesuai data Polri dimana kurun waktu antara 2015 hingga 2016 lalu banyak oknum kepala Desa dan perangkatnya terjerat kasus dan berakhir masuk buih akibat realisasi DD dilakukan dengan cara tak benar.
Disebutkan bahwa letak kerawanan realisasi DD umumnya mulai tahap perencanaan,penyusunan RJMDes. Kedua rencana program dimaksud tidak sesuai usulan masyarakat menyusul tahap pengunaan anggaran dan pelaporan hasil kegiatan."Dalam penggunaan ditemukan tidak sesuai rencana, bahan-bahan sebagai material tidak sesuai RAB akhirnya mark up",Tambahnya.
Bisa saja Kata Aris, realisasi DD tidak murni menjadi kesalahan kepala Desa atau niat aparat Desa hanya karena pengelolaan tidak dipahami dengan baik sehingga pengelolaan harus tepat sesuai petunjuk aturan. (**)
