-
BUMISULTRA
BUTUR--DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara menyepakati rancangan KUA -PPAS dan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas platform anggaran sementara APBD TA 2019, Senin (19/08/2019).
Dalam penandatanganan Nota kesepakatan Rancangan KUA-PPAS perubahan Kabupaten Buton Utara T.A. 2019 yang juga di hadiri wakil Bupati Buton Utara Ramadio, SE , Sekda Buton Utara Drs.Muhammad Yasin, Pimpinan DPRD Buton Utara serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemda Buton Utara, beberapa hal utama yang disampaikan Bupati Buton Utara terkait perubahan APBD Kabupaten Buton Utara di peruntukan untuk 3 (tiga) kebijakan utama yaitu :
Pertama, Rasionalisasi kegiatan yang terdiri dari penambahan dan pengurangan dana atas dasar pertimbangan anggaran dan efisiensi waktu, dan terjadinya perubahan dan pergeseran kode rekening belanja.
Kedua, usulan beberapa kegiatan baru yang belum di akomodir dalam APBD awal tahun 2019 yang sifatnya bisa di kerjakan langsung SKPD dan tidak memerlukan waktu yang lama serta kegiatan-kegiatan strategi yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target-target daerah.
Ketiga, menghapus beberapa kegiatan dengan pertimbangan waktu dan pertimbangan teknis lainnya sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan.
"Pembangunan yang kita laksanakan saat ini disamping sebagai upaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga mampu memberikan landasan yang semakin kokoh bagi pelaksanaan pembangunan kabupaten Buton Utara pada masa yang akan datang" papar Bupati Buton Utara, Abu Hasan.
Ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan KUA -PPAS 2019 maka DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama melalui kewenangan dan fungsi masing untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang saat ini sedang berjalan.
"Kita menyadari bahwa setiap keberhasilan program yang dilaksanakan tergantung dari peran serta dan dukungan setiap stakeholder yang terlibat didalamnya, yang pada hakekatnya keberhasilan pembangunan yang merupakan perwujudan sinergi kinerja pemerintah daerah,DPRD,masyarakat dan dunia usaha yang direfleksikan dalam target-target pada RKPD dan KUA-PPAS setiap tahunnya" imbuhnya.
Program dan kegiatan yang akan di laksanakan dalam rancangan KUA-PPAS 2019 diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dan pembangunan daerah pada umumnya.
Ditemui di sela-sela rapat wakil ketua DPRD Buton Utara Harwis Hari mengatakan bahwa KUA-PPAS perubahan ini sebagai pedoman pemerintah daerah untuk menyusun rancangan peraturan daerah,DPRD akan menunggu sampai pemerintah daerah menyampaikan kembali rancangan penjabaran.
''Kami berkomitmen dengan Pemda, APBD perubahan untuk diselesaikan oleh anggota DPRD aktif hari ini,'' katanya (*)