• Sekwil DPW Pekat IB Tidak Pernah TTD Pengesahan Pengurus DPD se Sultra

image_title
Ket: Dr. La Sensu, SH., MH
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI—Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB ) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. La Sensu, SH., MH  secara tegas menyatakan dia tidak pernah menandatangani pengesahan pengurus DPD se Sultra.

    ‘’Sejak saya dilantik sebagai Sekwil Pekat IB pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebelum keluar SK DPP Pekat IB Nomor 15/SK-PK/DPP-PEKAT IB/XI/2021 tentang Pencabutan surat keputusan susunan kepengurusan defenitif DPW Pekat IB – Sultra, saya selaku Sekwil Sultra tidak pernah menandatangani pengesahan kepengurusan DPD - DPD Pekat IB se – Sultra,’’ urai  Sekwil Pekat IB Sultra, Dr La Sensu SH, MH  pada Bumisultra, Selasa (16/11/2021).

    Dikatakan lagi  karena statusnya sebagai pengurus DPD PekatT IB tidak memiliki legalitas dari DPW Pekat IB. Sehingga lanjutnya, dia berharap bila tidak mengerti atas masalah yang ada jangan berbicara karena jangan sampai ditertawai sama orang yang tidak mengerti.

    ‘’Oleh  karena itu saya berharap agar seluruh anggota dan kader Pekat IB  Sultra untuk bersatu kembali dan jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau memecah belah persatuan dan kesatuan kita sehingga organisasi ini dapat menjalankan SK DPP Pekat IB,’’ katanya.

    Adapun  Ketua DPW Pekat IB Sultra adalah Harmin, SH. dan LM Tandowuna, S.Si sebagai Sekretaris Wilayah yang baru. Dalam pengesahan pengurus DPD Pekat IB  di tiap-tiap kabupaten /kota seharusnya melalui Sekwil sebagai pelaksana  administrasi.

    ‘’Jadi saya menghimbau agar seluruh kader Pekat  IB senantiasa mengedepankan legalitas  dari pada duga-dugaan,’’ imbuhnya.

    Selain itu kata La Sensu menguraikan secara tegas maksud dan tujuan terbentuknya Pekat IB untuk saling menghimpun berbagai elemen baik golongan dan individu.,

    ‘’Sesuai BAB III, Pasal 5 (AD) ayat (1) tertulis Menghimpun elemen-elemen masyarakat baik individu/perorangan maupun kelompok untuk bersatu padu, bahu membahu dalam menegakkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan Negara,’’  urainya.

    Lanjut La Sensu pada ayat 2  yaitu menampung aspirasi masyarakat serta lembaga-lembaga formal maupun non-formal yang memiliki kesamaan arah dan pandangan, (3) bermitra dengan lembaga-lembaga negara serta berbagai komponen bangsa serta elemen masyarakat dalam melaksanakan amanat yang terkandung di dalam UUD 1945, Penjelasan pasal 5 ini memberikan arti bahwa seluruh anggota dan kader pekat ib adalah orang-orang yang baik dan cerdas,

    ‘’Selanjutnya dalam BAB V, tentang Kader, dan Pasal 5 (ART) Tertulis (1) kader organisasi adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan disharing atas dasar kriteria, antara lain, a) mental ideologis, b) penghayatan terhadap visi misi dan platform organisasi, (c) prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan kepemimpinan, sehingga dalam BAB VI tentang kenggotaan dan Kader, Pasal 10, tertulis (1) kader pekat ib adalah anggota yang merupakan personal inti pelaksana dan pengarah organisasi, (2) kader pekat ib adalah anggota yang telah teregistrasi secara administrasi di wilayah masing-masing struktural di seluruh Indonesia, ‘’ jelas La Sensu.

    Sedangkan pada pasal 10 ini memberi arti bahwa orang dan atau subyek hukum dapat mengaku sebagai kader Pekat IB, apabila sudah terregistrasi sebagai  kader Peka IBt, bila hanya pakai baju Pekat  IB dan langsung mengaku sebagai kader Pekat IB adalah tidak benar, apalagi bila mengaku sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD. (*)


    Penulis | redaksi