• KLB Deli Serdang Dianggap Kembalikan Demokrat Ke Khittahnya Yakni Demokratis

image_title
Ket: Bendahara Demokrat Muna, Wa Ode Umaya Latief,S.si, bersama kader lainnya, Ester Dalame, Armin Kaimudin dan La Piyata
  • Share

    BUMISULTRA

    Muna--Nasib empat kader Demokrat Kabupaten Muna yang terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara kini di ujung tanduk. Keempatnya terancam dipecat karena ikut serta dan terlibat langsung dalam KLB di The Hill Hotel n Resort pada 5-7 Maret 2021.

    Bendahara Demokrat Muna, Wa Ode Umaya Latief, S.si, bersama kader lainnya, Ester Dalame, Armin Kaimudin dan La Piyata tak gentar jika nama mereka masuk daftar rapor merah. Sebagai kader mereka sudah siap menerima konsekuensi jika nantinya diberhentikan dari partai berlambang bintang mercy.

    "Kami ikut KLB sudah memikirkan semua dan sudah menerima konsekuensi. Kami juga sudah siap diberhentikan." Ujarnya

    Maya juga blak blakan jika keinginan mereka ikut serta dikarenakan sebagai kader ia mendengar kalau ada gagasan para penyelenggara KLB untuk mengembalikan segala kewenangan daerah dengan melakukan perubahan AD/ART dan mengembalikan Partai Demokrat ke khittahnya sebagai Partai Modern, Partai Terbuka dan Demokratis.

    "Kami ikut serta dalam kegiatan tersebut memang tidak punya hak suara tapi kan kami punya hak bicara. dimana letak kesalahannya dan dimana letak Pelanggarannya??." tegasnya

    Padahal menurut aturan, KLB tidaklah merupakan sesuatu yang diharamkan dan diatur dalam AD/ART dan UU Parpol nomor 2/2008 yang dirubah dengan UU Parpol no.2/2011 juga meletakkan kedaulatan dan hak suara dan bicara ditangan anggota Partai Politik.

    Maya juga menambahkan bahwa menurut DPP hasil KLB ada beberapa poin yang ditemukan yakni, (1) AD ART 2020 tidak dibahas di kongres dan dibuatnya diluar kongres tanpa sepengetahuan peserta kongres, hal itu ramai dibicarakan teman- teman peserta kongres.

    (2). Kemudian Pengelolaan partai semena mena, terjadi pungutan dan tidak ada laporan pertanggung jawaban dan laporan penggunaan keuangan dalam kongres.

    (3). Terjadi pemecatan tanpa mekanisme partai. tiba tiba langsung pecat Itu bertentangan dengan AD ART.

    (4). Kewenangan daerah diamputasi oleh DPP.Misalnya ;
    a. Untuk Menjadi pimpinan Fraksi, Pimpinan DPRD dan penentuan Calon Bupati/Wali kota semua diatur DPP.
    b.Pelaksanaan Muncab untuk memilih Ketua, dipilih oleh Ketua-ketua DPAC secara Demokratis, tetapi didalam AD/ART hasil kongres 2020, yang dipilih adalah 3 orang calon diusulkan ke DPP melalui DPD untuk ditetapkan 1 orang menjadi ketua.

    "Inikan membuka peluang pemilihan ketua secara transaksional dan tidak demokratis dan memunculkan ketua- ketua yang otoriter dan sangat mungkin untuk korup."

    Sehingga kata Maya, ini yang menjadi alasan kami ikut terlibat langusng dalam kongres luar biasa Partai Demokrat di The Hotel n Resort, Sibolangit, Deli Serdang Sumut. "Kami hanya inginkan Demokrat yang demokratis dengan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat,'' tandasnya. (*)


    Penulis | Ali Once