• Menyelamatkan Demokrasi

image_title
Ket: La Hamuna
  • Share

    BUMISULTRA

    Indonesia dipuja sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Percontohan bagi negara lain. Memiliki ideologi Pancasila yang melembaga.Menjadi karakter, nafas dan falsafah hidup bangsa.namun aksi penolakan oleh mahasiswa dan pelajar atas RUU revisi UU KPK, RUU KUH Pid dan RUU Pertanahan misalnya, menggugat cara hidup berdemokrasi kita .karena adanya revisi " tersebut sangat mempengaruhi proses berjalanya demokrasi.maka dari itu mahasiswa menolak dengan keberadaan revisi" tersebut.

    Harapan bagusnya sistem pemilu kita di awal reformasi, banyak ditiru negara lain. menjadi proyek percontohan demokrasi.Sangat disayangkan hal di atas tidak bertahan lama, kini setelah melewati beberapa dekade penerapan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan signifikan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang mendera negeri ini.Mulai dari kasus korupsi yang seolah tiada habisnya dimana diantaranya banyak sekali oknum anggota DPR dan oknum pengurus partai politik terlibat kasus suap dan korupsi tertangkap tangan oleh KPK.

    Sehingga membuat publik menangis. Sampai demokrasi dicederai korupsi merebut hak asasi Masia . belum lagi kasus-kasus penggusuran masih terjadi mengusik naluri Hak Asasi Manusia (HAM), demikian pula dugaan kasus pembakaran hutan yang asapnya menyebrang hingga ke negara tetangga.

    Partisipasi publik seolah tidak penting. Karena ada pemilu yang sudah mewakafkan suara publik pada parlemen. Padahal, demokrasi tidak demikian. Partisipasi publik tidak dapat dijatuhkan hanya karena sudah ada pemilu. Partisipasi harus selalu ada di dalam ruang publik.

    Partai politik tidak memiliki visi yang bernafas panjang. Partai politik terjebak mahalnya biaya politik. Akibatnya, transaksi hak publik menjadi seperti kewajaran. Perlu perbaikan sistem kepartaian, pola rekrutmen dan menekan biaya dalam pemilu.Tidak dapat disangka terkait pemilu memang berbiaya tinggi. Pemilu berbiaya tinggi karena politik Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. (*)

    Penulis :La Hamuna (Mahasiswa Fisip UHO)


    Penulis | Redaksi




Berita Terpopuler