-
BUMISULTRA
Maraknya kasus pelecehan seksual di bumi anoa akhir-akhir ini menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat serta menimbulkan kewaspadaan bagi setiap orang. Bukan tanpa sebab, sikap waspada timbul dikarenakan setiap orang memiliki potensi yang sama untuk menjadi objek kekerasan dan pelecehan seksual tanpa memandang status, gender maupun umur korban terlebih bagi kelompok-kelompok rentan.
Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kasus pelecehan seksual baik yang terjadi dalam keseharian bermasyarakat, institusi pendidikan bahkan ironisnya dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dekat. Contoh konkretnya kasus pencabulan yang dilakukan seorang kakek di Kabupaten Muna terhadap anak di bawah umur serta kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dua orang pemuda yang memperkosa siswi SMA dengan ancaman akan dibunuh yang juga terjadi di Kabupaten Muna Barat serta sederet kasus lainya yang kemungkinan luput dari pemberitaan media.
Fenomena ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Secacat itukah norma-norma kesusilaan baik yang bersumber dari agama maupun adat yang mereka pelajari sehingga melakukan hal keji tersebut? Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi isu pemberitaan mengenai maraknya kasus-kasus pelecehan yang terjadi?
Tidak hanya itu, dengan maraknya kasus yang bermunculan, peranan hukum sebagai pengelola tertib masyarakat pun dipertanyakan. Mengapa hal ini terjadi, apakah karena jeratan sanksi hukum yang lemah? Ataukah aparat dan stakeholder terkait yang tidak kompeten dalam melakukan upaya preventif guna pencegahan kekerasan seksual. Lalu, hukuman apakah yang pantas dijatuhkan kepada para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual? Jika lembaga sekelas institusi pendidikan saja masih ada potensi terjadi pelecehan seksual yang seharusnya menjadi tempat dimana karakter seseorang di bentuk tiba-tiba berubah akibat dirusak oleh oknum yang melakukan kekerasan seksual.
Sederet catatan hitam disertai segudang pertanyaan di atas sebetulnya terjawab oleh adanya aturan yang secara tegas mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Misalnya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 6 poin b UU TPKS yang menyatakan “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Kemudian jika kasus terjadi pada anak di bawah umur sebagai objek korban kekerasan seksual sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Muna dimana seorang kakek mencabuli dua orang cucunya yang masih di bawah umur dengan motif nafsu birahi hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat ironi, seharusnya pelaku sebagai pelindung malah menjadi perusak masa depan keturunannya sendiri.
Atas tindakannya tersebut si pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana termuat dalam pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
Meskipun terdapat instrumen hukum yang mengatur secara tegas mengenai upaya pencegahan dan penanganan serta perlindungan atas kasus kekerasan seksual tidak serta-merta dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual dimasyarakat.
Hal ini tentunya harus dicari penyebab utama yakni lemahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat serta kurangnya penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk membentuk kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi serta perlunya peran masyarakat terkhusus orang tua dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini guna mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang. (*)
Penulis : Muhammad Salam, Mahasiswa Fakultas Hukum UHO