• Penguatan Fungsi DPRD sebagai Balanced Power

image_title
Ket: Tokoh Penginisiator Pemekaran Wakatobi, Drs La Masiru
  • Share

    BUMISULTRA

    Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan isu sentral yang sering banyak dikaji dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pelayanan publik yang buruk menjadi isu yang hangat dibicarakan baik dimedia cetak maupun media online. Kenapa ? Karena tanpa pelayanan yang baik kepada masyarakat akan banyak hambatan dan benturan dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah.

    Disini juga penting yang namanya skala priorotas pembangunan di daerah, mana yang harus didahulukan dan diutamakan demi kebutuhan masyarakat yang fundamental. Melihat fenomena saat ini, Kabupaten Wakatobi butuh Pendidikan berkualitas, pelayanan kesehtan yang memadai , pelayanan air bersih, dan fasilitas publik lainnya  yang  priorotas  menjadi penting bukan hanya dilihat dari sisi kuantitasnya tapi juga segi kualitasnya.

    Pemerintah pusat berkali kali menyampaikan tentang prioritas kerja yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah Prioritas kerja itu mencakup  pengendalian laju penyebaran virus Covid-19, percepatan vaksinasi, memperbanyak program padat karya sampai di desa desa , dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah terdampak pandemi.

    Adapun pemerintah daerah diharapkan juga terus mengupayakan perbaikan ekosistem perekonomian daerah, menyederhanakan perizinan dan birokrasi, memberi kepastian hukum di daerah, hingga mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ini bukan kerja ringan tentu harus disuport semua elemen masyarakat bahu membahu untuk mensuksesakan kerja pembangunan di daerah kita.

    Kedepan sinergitas eksekutif dan legislative diperkuat melalui penguatan  fungsi DPRD sebagai  lembaga pengontrol eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Untuk memastikan bagaimana pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat sudah berjalan pada koridornya, kolaborasi antara dua lembaga di daerah itu diperlukan demi tercapainya tujuan pembangunan di daerah sesuai visi misi pemimpin di daerah Wakatobi. 

    Disinyalir DPRD lamban dan kurang berinisiatif mengusulkan perda sehingga kurang produktif menyuarakan aspirasi yang datang dari  masyarakat sehingga berdampak minimnya inovasi pembangunan  dan capaian target pembangunan di daerah. Dibeberapa referensi yang membahas penguatan fungsi lembaga DPRD di daerah menyebutkan bahwa yg menjadi fokus perhatian daerah menengah dan tertinggal saat ini adalah  perlunya  dukungan semua pihak  baik dari dimensi  kompetensi, perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan banyak hal yang perlu kita lakukan dorongan demi kuatnya posisi DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintah di daerah.

    Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan kinerja (performance) anggota DPRD Wakatobi . Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. (*)

    Penulis :Tokoh Penginisiator Pemekaran Wakatobi, Drs La Masiru

     


    Penulis | redaksi