• Relevansi Nilai Pancasila Terhadap RUU HIP Dalam Falsafah Hidup Bernegara

image_title
Ket: Dr. La Sensu, S.H., M.H.
  • Share

    BUMISULTRA

    Beberapa hari terakhir sangat marak orang-orang membahas atau membicarakan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) atau yang sering kita dengar dengan RUU HIP. Jika kita telik lebih jauh RUU HIP ini adalah Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020 disepakati untuk dibahas menjadi RUU inisiatif DPR.

    Dimana RUU HIP sangat banyak menuai kontroversi dari Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi keagamaan, mereka menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menjadi insiatif DPR RI.

    Karena, tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme dalam draf RUU tersebut sehingga dinilai akan menghidupkan kembali komunisme.

    RUU HIP sangat menuai polemik publik karena draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Dalam draf RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam Pasal 7. Pasal tersebut memuat tiga ayat.

    Adapun ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. sementara seperti yang kita ketahui bersama, Negara Indonesia sudah sejak lama mengamini PANCASILA sebagai dasar negara Republik Indonesia.

    Dimana tujuan dari RUU HIP ini adalah untuk mengganti dasar negara indonesia yaitu PANCASILA menjadi Haluan Ideologi Pancasila, dimana ini akan sangat memicu magnitude pembedaan pandangan dari berbagai kalangan, dan memang hari ini sudah terjadi, kita seraya diingatkan pada perdebatan PPKI dalam perumusan UUD 1945.

    Secara konstitusional Pancasila ditetapkan bersamaan dengan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, karena narasi Pancasila Terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian dari batang tubuh.

    Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, bisa dilihat dari kedudukannya yang berada didalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, yang menjadi sandaran dalam pembentukan norma-norma (pasal-pasal) dalam UUD 1945.

    Dimana Pancasila ini bukanlah sebuah norma melainkan, sebagai falsafah bangsa yang menjadi sandara negara dalam merumuskan norma-norma hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan , kebijakan dan keputan-keputusan seluruh organ negara.

    Maka dari itu RUU HIP ini bukan lagi merndahkan PANCASIL secara konstitusional melainkan ini merupakan proses pembodohan anak negeri. Dimana dengan nilai pancasila sebagai falsafah negara, maka RUU merupakan bagian dari upaya Pengrungrungan dibawah negara. Sehingga dalam upaya mengelaborasi Pancasila dalam Tri sila dan Eka sila merupakan salah satu alat dalam diri oknum-oknum subjek hukum melakukan penghianatan terhadap ideologi negara.

    Penulis : Dr. La Sensu, S.H., M.H., sebagai pakar hukum tata negara Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo saat menjadi pembicara pada acara Webinar yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Perisai Sultra.


    Penulis | redaksi