• Kabupaten Muna Dalam Perang Melawan Covid-19

image_title
Ket: Diyah Rumandang
  • Share

    BUMISULTRA

    Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pertama kemunculannya di Wuhan-China sejak periode desember 2019 lalu, kini sudah menjadi sebuah pandemi. Sudah lebih dari 200-an negara di dunia yang mengkonfirmasi adanya temuan kasus infeksi virus corona di wilayahnya. Salah satunya termaksud di Indonesia.

    Dalam laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pertanggal 20 April 2020, tercatat di Indonesia sendiri ada 6.760 terkonfirmasi positif, 747 pasien sembuh, dan ada 590 kasus meninggal dunia. Sedang, berdasarkan laporan kanal media daring worldometers.info dalam Coronavirus Update (Live), tercatat di seluruh dunia ada 2.416.135 terkonfirmasi positif, 632.983 pasien sembuh, dan ada 165.939 kasus meninggal dunia – update pertanggal 20 april 2020, pukul 21:42 WITA.

    Dari rekapitulasi statistik diatas menjelaskan bahwa meskipun Covid-19 ini mematikan, namun disisi lain terdapat presentase kesembuhan yang jauh labih potensial. Namun, dalam keadaan civil society yang gagap dan panik menghadapi pandemi ini, potensi kesembuhan tersebut sulit untuk dicerna.

    Orang-orang cenderung lebih memfokuskan perhatian mereka pada angka-angka kematian dan mengkonstruksi kepanikan berlebih dari refleksi angka-angka tersebut. Alhasil, muncul stigmatisasi terhadap pasien yang terkonfirmasi terpapar covid-19. Orang-orang berpandangan bahwa setiap pasien yang positif, besar potesi untuk meninggal dunia. Padalah, dari data statistik World Health Organization (WHO) menegaskan jumlah pasien sembuh jauh lebih besar dari jumlah pasien meninggal.

    Tak terkecuali disini  –  di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kabupaten yang terbilang cukup gaduh, yang segala perdebatan acapkali dikaitkan ke ranah politik. Di kabupaten ini, segala hal dikendalikan secara politik. Bahkan penanganan virus pun sering dilihat sebagai ajang berebut pengaruh untuk politik.

    Ketidakseriusan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi virus ini terlihat dari bagaimana kibijakan social distancing diabaikan, anjuran menggunakan masker ketika keluar rumah tidak diindahkan, maupun tanggap penanggulangan yang masih terbilang minim. Tidak tumbuhnya prinsip mitigasi terhadap bencana  dalam masyarakat maupun pemerintah daerah membuat kita jadi kalang-kabut menghadapi Covid-19 ini.

    Terlebih, kurangnya sosialisasi edukatif tentang protokol penanganan kepada masyarakat membuat seluruh praktek sosial masyarakat terhadap pasien yang terpapar jauh dari konsepsi filantropi. Selain krisis kesehatan, masalah yang kita hadapi adalah krisis kemanusian.

    Masyarakat tidak tumbuh dalam prinsip bahu-membahu dan saling menghidupkan. Gotong royong kemanusian hilang seketika, beriringan dengan dalih antisipasi.

    Bias kognisi kian membiak. Masyarakat menerjemahkan ini sebagai personal trouble, yang penanganannya ditanggung oleh pribadi pasien sebagai konsekuensinya.

    Corona virus di kabupaten Muna lebih terdengar seperti aib, yang darinya pasien positif lazim untuk dihujat dan diasingkan. Seolah-olah kita tidak punya tanggung jawab sosial dan individualis akut tertanam disitu.

    Saya rasa dalam menghadapi pandemi harusnya tidak sebercanda ini.

    Jika mau berkaca dengan daerah-daerah lain misal. Di agam, Sumatera Barat, warga desa menolak bantuan pemerintah sebab mereka berkecukupan dan berharap bantuan diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Di Banyuwangi, sejumlah warga desa menyiapkan rumah-rumah kosong sebagai tempat karantina bagi pemudik. Di Kalimantan Selatan dan Kota Ambon, polisi menyediakan dapur umum untuk warga terdampak. Di Kembangan, Jakarta, warga membagikan makanan gratis untuk kaum miskin.

    Yang paling menyentuh hati adalah ketika warga saling membantu tanpa melihat agama masing­masing. Seorang muslim yang menyediakan makanan untuk saudara kristiani yang sedang melakukan karantina. Demikian pula sebaliknya.

    Lebih jauh kita ambil pelajaran. Dalam artikel yang berjudul Lessons from Taiwan’s Experience with Covid-19, Chang-Ching Tu menjelaskan empat pelajaran yang bisa dipetik dari Taiwan.

    Pertama, pemerintahan yang efektif. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah Taiwan melakukan mitigasi dan penangulangan virus melalui strategi “sedia payung sebelum hujan”. Kedua, data yang lengkap mengenai pasien rumah sakit, warga yang menderita pernapasan hingga tracking. Ketiga, kepatuhan publik yang sangat tinggi pada negara serta pengalaman menghadapi pandemi seperti SARS. Keempat, kolaborasi dengan banyak pihak untuk menyajikan informasi yang benar.

    Covid-19 ini adalah social issue. Pahamilah, ini bukan aib, ini merupakan konsekuensi dari faktor-faktor yang melampaui kontrol individu. Dan hanya dengan kecerdasan kolektiflah kita bisa melalui semuanya.

    Tidak usah terjebak dalam ketakutan-ketakutan yang berlebih. Lihatlah, riwayat dunia cukup memberi bukti, semua pasien positif potensial untuk sembuh jauh lebih besar dari peluang kematiannya. Tumbuhlah jadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang hidup dalam prinsip saling menghidupkan.

    Social distancing mengajarkan kita untuk mengerti apa itu renggang yang tak melepaskan, menjaga jarak untuk saling menghidupkan dan menjaga satu sama lainnya, bukan renggang untuk saling mencibir dan mencurigai.

    Covid-19 memunculkan harapan baru dalam diri kita akan hadirnya negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta masyarakat sipil yang kuat dan bisa bergerak dengan cepat untuk melindungi sesamanya, membasuh luka mereka yang sedang sakit, serta mau menaburkan serpihan tubuh mereka diatas bangkai bunga-bunga demi kembali tumbuhnya harapan-harapan yang pernah patah.

    Berhentilah saling mencibir, menghina, dan mencurigai, mulailah pencegahan dari dalam diri kita. Ini saatnya kita perang melawan pandemi Covid-19, bukan perang antar sesama. Jika mau perangnya selesai dan dimenangkan oleh kita, maka mulai hari ini mari bersatu. Gotong royong jadi dasarnya.

    Kedepan, kita akan menghadapi transmisi lokal, yaitu gelombang arus mudik kedua, sudah seharusnya prinsip mitigasi (sedia payung sebelum hujan) ditanamkan dari sekarang. Sosialisasi protokol penanganan kepada masyarakat, dan juga ketersedian posko-posko penanggulangan Covid-19 di tiap kecamatan, serta ketersediaan ruang-ruang kosong yang layak untuk karantina pemudik adalah hal yang jadi wajib untuk dilakukan.

    Yang tak kalah pentingnya dari itu adalah ketersediaan Alat Pelindung Diri (ADP) yang memadai bagi tim gugus depan -- dokter dan perawat medis lainnya. Sebagai kelompok yang paling rentan terpapar Covid-19 ini. Pemerintah daerah harus bisa memastikan kalau tim gugus depan kita terlindung dalam penanganan virus ini.

    Kecukupan distribusi masker pun jadi hal yang tak kalah urgent juga. Himbauan menggunakan masker bagi orang-orang yang keluar rumah akan menjadi semacam paradoks jika ketersediaan masker itu sendiri menjadi langkah.

    Penyemprotan disinfektan juga wajib dilakukan (bukan penyemprotan di jalan raya, bukan pula penyemprotan pada individunya). Penyemprotan di tempat-tempat yang punya peluang besar orang-orang melakukan interaksi dengan benda-benda lingkungan sekitar.

    Kita harus mampu bicara mitigasi dalam menghadapi bencana. Sebab, kita cukup potensial untuk menjadi episentrum baru penyebaran jika hanya mau bergerak setelah terpapar. Pikiran feodal yang semacam itu hanya akan membuat keadaan semakin memburuk. Lihat bagaimana pemerintah di rezim yang rancu ini mengabaikan peringatan awal dari China maupun WHO tentang  potensi negara Indonesia terpapar Covid-19 di periode Januari lalu. Kurang tanggapnya pemerintah membuat keadaan Indonesia hari ini semakin ambyar.

     “Physical Distancing, Social Solidarity, and No Political Movement”.

    Pemerintah daerah harus sadar bahwa yang dihadapi adalah virus yang setiap saat bisa membuat warga kehilangan nyawa. Penanganan dengan orientasi politik praktis yang syarat akan ego sektoral bukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Kita semua harus kerja dengan satu modus yang sama, yakni modus kemanusian. Imbalan politik tidak boleh masuk dalam kalkulasinya.

    Jatuh bangunya daerah ini, sangat bergantung pada kita semua – Kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Persatuan dan kepedulian adalah kunci dasar melawan pandemi. Ritmenya akan terbentuk dari nada-nada yang frasanya adalah gotong royong kemanusian. (*)

    Penulis : Diyah Rumandang


    Penulis | Redaksi