• Bawaslu Bukanlah 'God Eyes'

image_title
Ket: Suparman F Sinnik, SH
  • Share

    BUMISULTRA

    Gong  Pilkada serentak 2020 sudah di tabuh oleh KPU RI pada acara Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia september lalu , Pilkada serentak di pastikan akan di laksanakan 23 September 2020 yang akan datang. Para calon peserta pilkada pun sudah harus  bersiap menyusun strategi politik di daerahnya masing-masing , ada 270 daerah seluruh Indonesia akan melakukan pilkada  pada 23 september 2020 dan tujuh daerah di antaranya ada di Sulawesi Tenggara.

    Sejumlah tahapan siap di geber oleh KPU Kabupaten / Kota terlepas dari persoalan ada revisi atau judicial review  UU No 10 tahun 2016 tentang pemilukada yang akan di lakukan , terutama poin pasal-pasal  kontradiktif tentang kedudukan Panwas Adhoc atau Bawaslu yang akan berwenang melakukaan pengawasan pada proses tahapan pilkada berlangsung..

    Sejumlah  potensi kecurangan yang di rangkum pilkada sebelumnya di prediksi akan terulang kembali pada pilkada yang akan datang seperti Penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) melalui maraknya identitas ganda , keterlibatan ASN dan Kepala Desa berpolitik praktis mendukung Petahana, praktek politik uang dan tidak netralnya pihak penyelanggara ad hoc PPK maupun Panwascam di tingkat kecamatan sampai desa yang bermain dua kaki di satu sebagai penyelenggara tapi di sisi lain sebagai timses. Sedangkan Panwaslu sebagai lembaga badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan. 

    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunisa Nur Agustiyati, bahwa dari keseluruhan tahapan pilkada serentak 2015 ditemukan 140 pelanggaran yang terbagi ke dalam lima kategori diantaranya kekerasan pelaksanaan pilkada, logistik pilkada, pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pilkada, pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran terbanyak dengan ditemukannya 54 temuan.

    Urutan kedua adalah logistik dengan 36 temuan, salah satu bentuk pelanggarannya adalah tidak disebarkannya undangan pemilihan formulir C6 untuk pemilih. Urutan ketiga adalah pelanggaran administrasi dengan 25 temuan, sedangkan pelanggaran kekerasan di urutan keempat dengan 13 temuan, dan sengketa pencalonan berada di urutan terakhir dengan 12 temuan.

    Seiring dengan  itu Sekjen Komite Independent Pemantau Pemilu(KIPP) Indonesia Kaka Suminta melalui WhatsApp mengatakan “ Fokus utama pengawasan kecurangan dalam Pilkada  adalah “Money Politic” karena politik uang masih menduduki peringkat pertama dalam kecurangan yang di lakukan calon , seorang calon enggan berkompetisi kalo tidak memiliki amunisi untuk membeli suara.” Memang Politik uang ini ibarat hembusan angin , hawanya terasa tapi tak nampak sementara sebagian besar  masyarakat wajib pilih kita  sudah terbiasa menerima uang sogokan dari politikus .

    Eksistensi Bawaslu sebagai lembaga resmi pengawal demokrasi dalam Pilkada sebagaimana yang di amanatkan undang-undang di tuntut memastikan parameter pilkada berjalan demokratis baik dalam proses maupun hasil Pemilu serta azas-azas pemilu juga harus berjalan dengan baik karena Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu.

    Dengan hanya bermodal personil tiga orang di tingkat kabupaten, tiga orang Panwas kecamatan dan satu orang Pengawas Lapangan  tingkat Desa , rasanya sulit bagi  masyarakat  berharap banyak Bawaslu bisa mengawasi dengan cakupan letak geografis wilayah yang begitu luas dan beragam terutama wilayah Kabupaten di tambah sejumlah pengawasan tahapan  pilkada yang menyertainya.

    Apalagi bertambahnya beban tugas pasca Bawaslu bertransformasi selain sebagai lembaga pengawas juga sebagai lembaga pengadil dalam penanganan pelanggaran dan perselisihan sengketa administrasi Pemilihan.  Bawaslu bukanlah God eyes (Mata Tuhan) yang memiliki software tekhnologi God’s Eye seperti di film ‘Fast anda Furious 7’ yang bisa mentracking   secara realtime melalui data GPS dari smartphone yang di gunakan setiap orang.

    Menurut Prof Bambang Soerbakti  “ Transformasi Bawaslu dan Pengawasan Partisipasi dalam pemilu , salah satu prinsip yang mendasari transformasi kelembagaan bawaslu adalah didasarkan pada upaya untuk menguatkan eksistensi masyarakat sebagai principal dari demokrasi.

    Hal ini bertolak dari semakin lemahnya pengawasan oleh masyarakat ketika ada upaya untuk menguatkan kelembagaan Bawaslu. Karena itu upaya transformasi Bawaslu tersebut juga harus dimaknai sebagai upaya untuk menguatkan peran pengawasan pemilu oleh masyarakat. Dengan kata lain mengembalikan fungsi pengawasan kepada pemiliknya yakni masyarakat.”(2015:45).  

    Hanya memang ada Kelemahan yang dihadapi Bawaslu dalam upaya mewujudkan partisipasi publik sebagai relasi pengawasan Pilkada  Pertama kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu terutama tingkat Kabupaten/Kota dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif masyarakat utamanya, berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif ;

    Kedua Tidak adanya anggaran Bawaslu untuk mendorong pengawasan partisipatif dalam memfasilitas baik menyiapkan sumber daya manusia maupun biaya operasional pengawasan karena meskipun masyarakat sudah berminat berpatisipasi dalam pengawasi  pilkada namun tidak di bekali tekhnik pengawasan dan biaya akomodasi maka sangat sulit  untuk upaya mewujudkan pengawasan partisipastif berbasis masyrakat sipil.

    Sementara  Pemilu 2019 kemarin  KPU sudah duluan memulai melibatkan partisipasi masyarakat  dengan Relawan Demokrasinya padahal Bawaslu juga memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

    Ada dua bentuk yang bisa di tawarkan dalam melibatkan partisipasi public dalam melakukan pengawasan Pilkada yakni pertama Partisipasi Formal , dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang concern terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu.

    Kedua Partisipasi Extra Formal mealalui komunitas – komunitas  milenial , organisasi -organisasi karang taruna, pemuda dan mahasiswa, lembaga-lembaga adat dan budaya , setiap orang yang meiliki kegandurangan personal atau pengamat yang membahas politik dll.  

    Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pilkada meliputi melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi tahapan Pemilu , melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan.

    Mengajak masyarakat menyalurkan hak pilihnya dan memastikan wajib pilih sudah sesuai dengan DPT, Mengawasi dan memantau Netralitas ASN - Kepala Desa beserta perangkatnya, Mengawasi langsung jalannya penyelenggaraan Pemilihan pada hari H Pilkada sampai perhitungan hasil, Mengawasi dan Melaporkan Politik Uang para calon bupati/Walikota sebagai peserta Pilkada,  melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu.

    Terlepas dari adanya kelemahan dan kelebihan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi Bawaslu dan pengawas Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber , jurdil , bermartabat dan berintegritas.

    Penulis: Ketua KIPP Kolaka Utara,  Suparman F Sinnik , SH


    Penulis | Redaksi