• Jangan Abaikan Hak Masyarakat Konkep

image_title
Ket: Muhammad Risman
  • Share

    BUMISULTRA

    Sejak Indonesia merdeka maka rakyat berharap sesuai yang termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada pembukaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur namun fakta masih banyak peristiwa masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum untuk mempertanyakan keadilan serta kemakmuran.

    Pemerintah sebagai mana sesuai dalam sistem Negara Indonesia di sebut eksekutif yang menjalankan atau melaksanakan Undang -Undang (UU) sehingga dengan penegasan hasil pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), juga beberapa hari lalu sudah memberikan keterangan bahwa daerah pulau wawonii kabupaten konawe kepulauan (Konkep) tidak ada wilayah pertambangan. Maka, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) segera ditindaklanjuti.

    Pulau kelapa sebutan lain kabupaten konawe kepulauan merupakan daerah yang memiliki tanah subur untuk berbagai macam jenis tanaman musiman seperti cengkeh, pala. Itulah, kepada pemerintah daerah (pemda) konkep dapat mencanankan sebagai lumbung dari sektor pertanian.

    Dalam ketentuan UU No 23 tahun 2014 kemudian di ubah menjadi UU No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menegaskan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang memiliki kewenangan untuk evaluasi, memberikan bahkan menghentikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerahnya. “Bpk Gubernur (Ali Mazi) memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, memberikan atau mencabut rekomendasi IUP. Jadi kiranya dapat mengambil atas kebijakannya Karna untuk kepentingan masyarakat sultra lebih khusus di Konkep”.

    Kemudian, Pada saat ini menghadapi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 sehingga perlu menjadi pertimbangan kepada pemprov sultra dapat melakukan keputusan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pesta demokrasi lima tahunan nanti. “Tidak lama lagi, kita akan melaksanakan pemilu 2019 maka di harapkan kepada pemprov sultra langsung kepada Gubernur agar mempertimbangkan untuk menyikapi polemik IUP di Konkep karna situasi jika di biarkan terus menjadi ketidakpastian di masyarakat”.

    Harapan kepada pemprov dapat mempercepat kejelasan status eksploitasi wilayah pertambangan di Konawe Kepulauan dan karena merupakan daerah kategori pulau kecil sesuai UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan daerah-daerah kecil sehingga tidak memungkinkan di jadikan kawasan pertambangan.

    Apakah kejelasan hasil keputusan rapat di kementerian ATR/BPN terkait status IUP di Konkep tidak ada kawasan pertambangan sebelum pemilu atau sesudah pemilu 2019?

    Supaya jelas di masyarakat karna sangat urgen apalagi mendekati pemilu. Jika tujuan pemerintah mensejahterahkan masyarakat yang lebih di unggulkan program pemberdayaan melalui sektor pertanian dan perikanan tersebut. Pada sektor ini, hampir semua daerah kabupaten dan kota di sultra lebih banyak masyarakat mengutamakan pekerjaan sebagai petani dan nelayan.

    Petani dan Nelayan merupakan sumber pencaharian hampir mayoritas masyarakat sultra. Misalkan, di Konkep yang saat ini menjadi daerah polemik akibat adanya IUP yang dapat mengancam terhadap pencaharian masyarakat petani dan nelayan”.

    Oleh karena itu, mengunggah pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara bahwa yakin menjalankan Amanah dan bertanggung jawab dapat merespon suara masyarakat terutama dari konkep yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka terhadap investor asing yang masuk di daerahnya. Sangat berharap pemprov dapat mendengar suara masyarakat Konkep yang sampaI sekarang terus di perjuangkan. (**)

    Penulis: Muhammad Risman Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang Sultra.


    Penulis | redaksi