-
BUMISULTRA
Perempuan Indonesia adalah perempuan yang didasari atas adat istiadat. Dari timur dengan kehebatan perempuan yang mampu dengan cakap menjalakan rutinitasnya dengan tetap berpegang teguh atas keyakinannya bahwa mengerjakan urusan rumah dan merawat anak adalah sebenar-benarnya perjuangan karena di kelembutan tangan perempuan ini ada tanggung jawab untuk anak yang nantinya adalah pewaris peradaban.
Tidak menjadi soal dalam peran domestiknya, perempuan berjuang dalam ranah tersebut. Namun ada potensi dalam diri perempuan yang sangat bisa di upgrade untuk perempuan bisa menjadi lebih baik dalam menjawab tantangan zaman dengan berbagai isu kesetaraan.
Seakan-akan budaya yang membuat peran domestik tersebut dikultuskan menjadi hal yang wajib dan harus dilakukan oleh perempuan dan bahkan kadang di sebut kodrat, padahal itu semua adalah potensi, tinggal bagaimana peran antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian kerjanya. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan lagi hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai.
Di era kolonialisme Belanda kita mengenal tokoh perempuan seperti R.A Kartini, yang memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu agar dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, ada pula perempuan yang ikut serta berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia seperti Cut Nyak Dhien.
Selain itu, dalam dunia pemerintahan ada perempuan yang turut terlibat seperti Supeni, yang dikenal sebagai politikus perempuan yang menduduki jabatan penting di Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR sekaligus anggota Konstituante melalui partai PNI.
Namun kondisi perempuan masa kini jauh berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu. Perempuan yang terlibat dalam dunia politik masih merupakan hal yang sulit dibayangkan, terutama di Indonesia. Negara Indonesia masih sangat minim sekali dalam mengikut sertakan kaum perempuan untuk terjun ke dunia perpolitikan.
Seolah-olah politik hanya milik kaum laki-laki dan seakan-akan hanya kaum lelaki yang mampu untuk memimpin rakyat. Sdangkan perempuan hanya boleh berperan dibelakang panggung sja. Hal-hal seperti ini disebabkan karena manusia dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan perempuan hanya sebatas lingkungan keluarga, seperti mengurus suami, mengurus anak, memasak, serta tugas-tugas domestik lainnya, sehingga urusan-urusan kegiatan politik sering kali di dominasi oleh laki-laki saja dan membuat perempuan enggan masuk dan turut serta memikirkan urusan negara.
Padahal perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, dan itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita dengan UUD Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang artinya perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, dan juga hak untuk berorganisasi serta berpolitik.
Perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan suatu Bangsa dan sudah saatnya di tahun 2019 dengan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan berbabgsa dan bernegara, termasuk dalam bidng politik dan pemerintahan. Dari jumlah lebih banyak perempuan dari laki-laki. Namun mengapa dalam dunia pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif , perempuan yang terlibat masih minim?
Hal ini mungkin saja disebabkan karena kualitas perempuan yang rendah dan perempuan masih dianggap kurang mampu untuk berperan dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam pemerintahan. Tapi apakah kualitas kaum laki-laki sudah memadai untuk menyelesaikan persoalan perempuan? Padahal perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga laki-laki tidak bisa mewakili perempuan. Dengan ini Peran perempuan dalam dunia politik akan jadi warna tersendiri, dengan sifat kewanitaan hal itu malah akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Sehingga perempuan pun akan lebih peka terhadap isu-isu yang selama ini seringkali dianggap kurang begitu diperhatikan oleh kaum laki-laki, seperti isu KDRT, kekerasan terhadap anak, dengan adanya perempuan masuk dalam ranah politik, perempuan dapat menentukan kebijakan untuk mengcover masalah-masalah tersebut. Untuk itu perlu adanya dorongan agar perempuan maju dan mengejar ketertinggalannya, dan ikut andil dalam kontes pemilu untuk membentuk pengalaman politik dan meraih posisi dengan diterapkannya kuota gender.
Dengan berpartisipasinya perempuan di dunia politik dan duduk dalam posisi sebagai pengambil keputusan, maka aspirasi dan kepentingan perempuan dapat tersalurkan. Dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diyakini mampu membawa perubahan yang lebih berkeadilan dan bebas diskriminasi.
Dari hasil yang diamati Partai politik masih memperlakukan perempuan hanya untuk pemenuhan syarat dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilu. Situasi tersebut menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam kuota 30% ternyata masih ditingkat kuantitas. Apalagi di daerah yang terpencil, minat perempuan untuk menjadi Caleg sangat minim, sehingga partai politik lebih mengutamakan kuantitas saja untuk memenuhi syarat tersebut.
Secara ideal, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader perempuan yang peka terhadap gender, yang mengerti ketika berada diatas panggung politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi serta kepentingan partainya saja. Tidak hanya sekedar kuantitas tapi kaum perempuan juga harus memiliki kualitas yang menunjukan bahwa perempuan mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat. (**)