• Catatan Pemantauan KIPP Kolaka Utara Menghadapi Pemilu 2019

image_title
Ket: Ketua KIPP Kolut, Suparman SH
  • Share

    BUMISULTRA

    Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

    Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019  setelah KIPP  Kolaka Utara melakukan Pemantauan, obsrvasi, investigasi, , beberapa Informasi Pelanggaran dan yang telah direkomendasikan dan d laporkan ke Bawaslu sejak November 2018 sampai saat ini, maka kami KIPP Kolaka Utara perlu memberikan beberapa pandangan dan saran terkait untuk memelihara. ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat di daerah kita yang tercinta ini  sebagai berikut :

    1. Adanya potensi pelanggaran oknum Pejabat Daerah , ASN dan Kepala desa yang turut aktif melakukan politik praktis dengan cara mengkampanyekan partai politik dan Calon Legislati tertentu dengan cara menggunakan fasilitas negara / pemerintah daerah . Yang Masih dalam penelusuran KIPP kolaka Utara ada Kepala SKPD mengarahkan Kepala Desa menggunakan bantuan pemerintah untuk mendukung salah satu partai politik tertentu dan Caleg tertentu . serta ada segelintir ASN lingkungan Pemda Kolaka utara yang melakukan Penyebaran Disinformasi dan Misinformasi melalui medsos, ikut menyebarkan Hoax , melakukan kampanye , menshare ujaran kebencian dan isu sara terutama terkait calon presiden dan wakil presiden.

    Karena itu maka KIPP Kolaka Utara memandang bahwa Pileg dan Pilpres adalah bagian dari sistem demokrasi kita maka menghimbau pejabat/Kepala-kepala SKPD , ASN dan kepala Desa dan aparat desa yang ada di Kolaka utara jangan kehilangan fokus memberikan pelayanan publik yang paripurna dan jika diperlukan harus memberikan pendidikan politik, mendorong partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi Pemilu dan memberiakan pemahaman regulasi tentang kepemiluan utnuk kepentingan daerah kita yang tercinta Kolaka Utara .

     2. Untuk peserta Pemilu Parpol, baik calon legislatif DPRD/DPD dan Tim kampanye Calon Presiden dan wakil presiden dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) tidak memasang difasilitas milik pemerintah daerah, atau lokasi milik masyarakat atau tempat usaha tanpa seizin pemilknya , termasuk pemasangan jenis baleho  atau banner yang dipaku di pohon, di jembatan maupun disandarkan di tiang listrik yang bisa merusak lingkungan dan keindahan daerah, agar Caleg tidak membuat kalender kampanye dengan melibatkan foto pejabat di dalamnya (Bupati/ Gubernur) .(PKPU 23 Tahun 2018) .

    KIPP Kolaka Utara mengharapkan para caleg / peseerta pemilu / Tim kampanye melakukan sosialisasi yang menitikberatkan pada visi misinya dengan cara-cara yang santun dengan memposisikan rakyat sebagai subyek pemegang kedaulatan bukan sekedar dijadikan obyek eksploitasi dukungannya, diharap tidak melakukan Black Campaign atau politik pecah belah sehingga mengganggu kehidupan bermasyarakat terutama di wilayah pedesaan .

    3. Untuk Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu  Kolaka Utara beserta jajaran di bawahnya, untuk pro aktif mensosialisasikan kegiatan nya dengan menggunakan media informasi yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kolaka Utara, terutama KPU dalam masalah transparansi informasi terkait tahapan Pemilu dan lainnya yang telah dan akan dilaksanakan, mengangkat dan memilih petugas KPPS di TPS yang benar-benar kompeten, senantiasa menjaga Integritas, suara ..

    Tujuan media Informasi ini untuk meminimalisir informasi-informasi dari luar yang tidak bisa dipertangguanggung jawabkan yang berasal dari sumber tertentu dengan tujuan tertentu untuk melemahkan kinerja KPU, terkhusus untuk Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara lebih efektif membekali jajaran dibawahnya terutama penanganan dalam penindakan pelanggaran oleh Panwascam dan Pengawas Lapangan di desa menggandeng Sentra Gakumdu  (Kejaksaan dan Kepolisian) yang melekat pada Bawaslu untuk bersama menyamakan persepsi melakukan sosialisasi dan penindakan pelanggaran pidana Pemilu terutama yang dilakukan peserta Pemilu, pejabat daerah, ASN, Kepala Desa dan perangkatnya serta masyarakat.  Agar tujuan Pemilu yang berkeadilan, bermartabat dan berintegritas dapat tercapai. 

    Demikian beberapa pandangan KIPP Kolaka Utara dalam keterlibatannya memantau Pemilu dan mengajak akhirnya seluruh stekhoulder baik Pemerintah, Penyelenggara Pemilu,  Organisasi Masyarakat, Mahasiswa, Pemuda dan Pemantau agar memposisikan untuk bisa terlibat mengawal Pemilu 2019 berlangsung damai untuk menuju Masyarakat Kolaka Utara yang madani.  (*)

    KAPANPUN , DIMANAPUN DAN BAGAIMANAPUN KAMI TETAP MEMANTAU

    Penulis : Ketua KIPP Kolaka Utara, Suparman SH


    Penulis | redaksi