• Kasus Tambang di Konut, Kasat Mata tapi Tak Tersentuh

image_title
Ket: Ashari S Sos
  • Share

    BUMISULTRA

    Beberapa hari belakangan, berita tentang mafia pertambangan yang ada di Konut di komandan kan melalui unjuk rasa oleh sejumlah aktifis di Polda Sultra. Walaupun sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi isu ini kembali naik kepermukaan setelah adanya indikasi keterlibatan petinggi-petinggi kepolisian dalam praktek mafia tambang ini.

    Inilah potret bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum dan pemerintah daerah Provinsi yang “berselingkuh” dengan kepentingan pengusaha. Kembali naiknya isu mafia pertambangan di sultra terkhusus di Konawe Utara seharusnya jadi perhatian yang serius dari semua aparat penegak hukum di tingkat daerah dan pusat bukan lalu menjadi seperti " kentut " tak nampak tapi baunya terasa.

    Kuatnya indikasi praktek mafia petambangan di Konut pun sudah sangat terasa namun pembuktian lah yang diperlukan, dan menjadi sebuah pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, ditengah banyaknya aparat penegak hukum sendiri yang terindikasi. Nuansa politis dan kepentingan gajah-gajah inilah sulit untuk dibongkar.

    Mafia pertambangan pun bukan hanya sekedar illegal mining, juga bukan hanya sekedar kriminalisasi dan rekayasa kasus dikegiatan pertambangan. Ada hal yang lebih besar lagi yang seharusnya dapat diungkap bagaimana sudah carut marutnya dunia pertambangan terkhusus di Konawe Utara. Tidak pernah jelas penanganan persoalan mendasar pertambangan terkait dengan daya rusaknya dan perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Ini lah yang sesungguhnya menyebabkan dunia pertambangan konut menjadi tercium baunya tapi tak terlihat.

    Contoh kasus. PT. Sultra Jembatan Mas sudah jelas-jelas menyalahi aturan perundang-undangan serta berhasil menjual ore, namun tidak tegas IUP nya dicabut justru ada upaya pemerintah memberikan ruang untuk melanjutkan daripada aksinya. PT. Bososi Pratama yang dikenal dengan perusahaan pemberi SPK, ratusan ekskavator milik para kontraktor bergerak mengeruk perut bumi, salah satu pen JO adalah Koperasi Hatama BAIS-TNI. Padahal PT. Bososi ini khalayak tau eksistensinya selalu hangat dan sensasional pada persoalan hukum. Pada blok Mandiodo, akibat dari tidak adanya keadilan dan kepastian hukum saling ngotot mengklaim lahan antara perusahaan swasta dengan pihak PT. Antam.

    Lalu dimana peran pemerintah untuk mengatasi persoalan ini ? harusnya memediasi, menengahi, dan mengajak duduk bersama apa masalahnya dan bagaimana kronologis nya bukan membuat opini kasat kusut memancing perlawanan. Harusnya pemerintah punya rasa malu bahwa negara ini bangsa yang bermartabat mestinya berikan pelayanan yg baik agar menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah. Begitu juga di blok Tapunopaka kami sinyalir bahwa kegiatan pertambangan yang sudah berjalan disana syarat akan proses dan tahapan perizinannya.

    Perselingkuhan penguasa dan pengusaha, terlihat cukup jelas namun karena ruang lingkupnya sangat politis sehingga sangat sulit untuk diungkap. Secara kasat mata tidak susah untuk menilai jika seandainya kegiatan pertambangan di wilayah kami di barengi dgn pengawasan secara terpadu serta penindakan nya tidak menganut sistem tebang pilih.

    Seyogyanya pemerintah sdh mengedukasikan kepada masyarakat tentang informasi berapa ton Ore nikel yang sdh keluar, berapa luas kawasan yang sudah dibuka, estimasi kerugian lingkungan, berapa tenaga kerja lokal yg sdh di serap, lalu banding kan dampak positif apa yang sudah di dapatkan oleh rakyat dan daerah konut ?

    Harapan kami kepada bapak Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra pilihan rakyat, agar langkah dan upaya dilakukannya evaluasi IUP berlanjut pada tingkatan proses rekonsiliasi termasuk renegosiasi. Daerah kita kaya akan SDA, namun masih berbanding terbalik akibat dari kebijakan dan carut marut nya regulasi pertambangan peninggalan pemangku kebijakan masa lalu. (*)

    Penulis : Lempeta Konut, Ashari. S.sos


    Penulis | redaksi