-
BUMISULTRA
Menjelang pelaksanaan Pilkada langsung pada 27 November 2024, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu ancaman utama yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi adalah penyebaran hoaks atau berita bohong yang sering kali mengarah pada polarisasi politik.
Dari Propaganda Tradisional Hingga Era Digital
Hoaks atau berita bohong bukanlah fenomena baru. Praktik menyebarkan informasi palsu untuk memanipulasi opini publik sudah ada sejak ribuan tahun lalu.di Era Mesir Kuno: Firaun menggunakan propaganda visual dan tulisan pada monumen untuk menunjukkan kekuasaan mereka, meskipun tidak semua informasi tersebut benar. Contohnya, kemenangan perang yang dilebih-lebihkan untuk menciptakan citra tak terkalahkan. Pada Kekaisaran Romawi: Kaisar Romawi sering menggunakan desas-desus palsu untuk melemahkan musuh politik.
Sejarawan Romawi, seperti Suetonius, mencatat bahwa karakter tokoh sering difitnah untuk tujuan politik.: Pada abad ke-15 hingga ke-17, penyebaran hoaks tentang penyihir menyebabkan perburuan penyihir di Eropa. Ribuan orang, terutama perempuan, menjadi korban fitnah dan dieksekusi tanpa bukti kuat. Kemudian kisah-kisah palsu tentang makhluk mitos atau kejadian ajaib sering digunakan untuk mengontrol masyarakat dengan cara menciptakan ketakutan atau keyakinan tertentu.
Reformasi Protestan pada abad ke-16 disertai dengan penyebaran pamflet-pamflet yang sering kali mengandung informasi yang berlebihan atau tidak benar untuk menyerang lawan ideologis. Di saat penjelajah Christopher Columbus dan penakluk Spanyol sering membesar-besarkan laporan mereka untuk mendapatkan dukungan finansial dan politik.
Lalu abad ke-18 dan 19, munculnya surat kabar membawa era baru dalam distribusi berita, namun juga membuka peluang untuk penyebaran hoaks. Selama Perang Dunia I dan II, hoaks dan propaganda digunakan untuk memanipulasi opini publik, memperkuat semangat nasionalisme, atau melemahkan musuh.Kemunculan radio dan televisi sebagai media baru memberikan ruang bagi penyebaran informasi, termasuk hoaks. Perang Dunia di Mars (1938) penyiaran drama radio War of the Worlds oleh Orson Welles menyebabkan kepanikan karena banyak pendengar mengira invasi alien adalah berita nyata. Hoaks menjadi senjata dalam kampanye politik, termasuk fitnah terhadap lawan politik atau penyebaran rumor untuk memengaruhi pemilih.
Kini era digital hoaks bergeser ke dunia maya
Perkembangan internet demikian massif dengan penetrasi internet di Indonesia berada di atas rata-rata penetrasi internet Asia dan global yaitu 222 juta pengguna atau 78 persen dari populasi Indonesia media sosial telah mengubah cara hoaks dibuat dengan mudah dan disebarluaskan. Dengan akses informasi yang cepat, hoaks kini bisa menyebar secara global hanya dalam hitungan menit. Informasi palsu tentang kesehatan, politik, atau bencana alam sering kali menjadi viral, seperti teori konspirasi terkait vaksin atau pemilu. Deepfake atau teknologi kecerdasan buatan (AI) demikian mudah manipulasi gambar dan video, menciptakan hoaks yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.
Di era digital yang serba cepat, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform media social (IG, WA, Fb, TikTok, X ( Twitter) Kaskus dan sebagainya) Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Hoaks, terutama yang bermuatan politik, dapat memicu perpecahan, memperuncing konflik sosial, dan mengadu domba masyarakat dengan isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Polarisasi politik yang muncul akibat hoaks dapat menciptakan sekat-sekat di tengah masyarakat. Kelompok-kelompok tertentu cenderung mempercayai informasi yang sejalan dengan pandangan mereka tanpa memverifikasi kebenarannya. Hal ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga merusak keharmonisan sosial yang menjadi fondasi utama bangsa Indonesia. Berita hoax adalah berita yang sangat berbahaya bagi pengguna internet karena tidak hanya berisi berita palsu tapi juga tentang berisi ujaran kebecian yang dapat membuat kericuhan dan akhirnya membuat runtuhnya kesatuan dan persatuan Indonesia (Sulistiyo, 2022).
Pilkada 2024 langsung adalah momen penting untuk menentukan arah masa depan daerah dan bangsa. Namun, pemilihan kepala daerah yang diwarnai dengan politik identitas, ujaran kebencian, dan hoaks hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak berkomitmen pada persatuan. Oleh karena itu, menciptakan pilkada yang damai adalah tanggung jawab bersama.
Pendidikan politik menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas pilkada yang berkualitas.Kampanye harus berfokus pada program dan visi-misi kandidat atau paslon baik di saat kampanye terbuka maupun saat debat publik bukan pada upaya menjatuhkan lawan melalui isu-isu sensitif atau tidak berdasar.
Menghadapi Hoaks di Era Modern
Hoaks telah berevolusi dari sekadar desas-desus lokal menjadi ancaman global yang memengaruhi politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.
Oleh karena itu, literasi digital dan kemampuan untuk memverifikasi informasi menjadi kunci dalam melawan dampak negatif hoaks.Sejarah panjang hoaks menunjukkan bahwa manusia selalu menghadapi tantangan dalam mencari kebenaran. Namun, dengan kesadaran, teknologi, dan pendidikan yang tepat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kritis dan tahan terhadap berita palsu
Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memerangi hoaks. Masyrakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau menggunakan sumber resmi dan kredibel, menghindari menyebarkan konten yang memprovokasi atau mengandung kebencian. Jadikan media sosial sebagai ruang diskusi yang sehat dan produktif.
Kemudian organisasi masyarakat, lembaga pendidikan formal maupun nonformal , dan pemerintah mengedukasi masyarakat betapa pentingnya literasi digital dalam menyaring informasi. Jika menemukan informasi palsu, segera laporkan ke pihak berwenang atau platform media sosial yang bersangkutan.
Menguatkan Semangat Persatuan
Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Pemilihan kepala daerah langsung seharusnya menjadi momen untuk memperkokoh solidaritas rasa kebangsaan, bukan untuk memecah belah. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, kita dapat menciptakan Pilkada yang damai, jujur, dan adil, bebas dari hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Mewujudkan Pilkada 2024 damai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama menjaga keutuhan bangsa demi masa depan yang lebih baik. *
Penulis : Ahmadi ASN di Sekretariat Kab Wakatobi dan Kordinator Sahabat Rizky Irmansyah (SRI) Wakatobi Sultra