• Untuk Bawaslu yang Lebih Baik

image_title
Ket: Pemerhati Demokrasi, Hanalir S.E.,M.E
  • Share

    BUMISULTRA

    Pada dasarnya demokrasi mempersyaratkan tiga hal yang paling utama, yakni kebebasan, keadilan dan pemilu yang berkala, sebagaimana diujar oleh Robert A Dahl. Dalam syarat yang terakhir, pemilu yang berkala merupakan suatu alat untuk memilih wakil rakyat berlandaksan konstitusi kita, dimana ruhnya termaktub pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Olehnya itu pemilihan umum mesti terhelatkan atas asas langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Dalam menjamin kesemua hal tersebut dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional dan akuntabel. Dipastikan adanya dengan proses pengawasan.

    Agar asas langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana dimaksud diatas dapat ditegakkan, konsepsi kepemiluan kita tentu membutuhkan pengawasan. Dalam basis teoritis dapat ditemukan kriteria fairness of voting. Kriteria inilah yang akan terpenuhi bilamana penyelenggara dapat berfungsi secara baik. Terkhusus soal pengawasan, hal ini dikonkretkan dengan memunculkan lembaga yang mengawasi jalannya pemilu.

    Sejarah mencatat, pengawasan pemilu teristilahkan sejak 1980-an. Dalam pemilu pertama di 1955 belum dikenal adanya pengawasan pemilu. Kelembagaan pengawas pemilu barulah lahir pada pelaksanaan pemilu 1982, dimana saat itu bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Melompat ke kekinian, lembaga pengawas pemilu kemudian bernama badan pengawas Pemilu, diakronimkan Bawaslu. Dilegitimasi berdasar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Hadir sebagai bagian dari penyelenggara pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

    Dalam skema pengawasan, secara konseptual terdapat bentuk-bentuk pengawasan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan korektif.

    Undang-undang pemilu sebelumnya menempatkan Bawaslu hanya sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedang penuntasnya adalah KPU. Dalam praktik, Bawaslu melakukan rapat kajian tentang ada-tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan. Jika ada, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran itu.
    Namun rekomendasi itu sering diabaikan KPU sehingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.
    Perhatikan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.
    Lalu Ayat (6) menyatakan: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu;dan d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

    Menurut Pasal 460 UU No 7/2017, pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jelaslah, bahwa Bawaslu kini bukan sekadar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan.

    Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu ini terdapat tiga masalah yang harus diperhatikan. Pertama, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu atas suatu kejadian atau kasus pelanggaran administrasi. Padahal kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut.

    Jelas, penilainya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan memengaruhi putusannya (ketika menjadi lembaga peradilan). Kedua, hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal, tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele, dan menjauhkan substansi demokrasi. Hal ini sekaligus bertentangan dengan peradilan pemilu yang efektif dan efisien.

    Ketiga, khusus untuk Pemilu 2019, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut semata-mata sebagai pengawas pemilu. Mereka belum tentu memenuhi sebagai hakim peradilan administrasi pemilu, sehingga ke depan sangat mungkin akan banyak keputusan buruk yang merepotkan kerja KPU.

    Akhir-akhir ini tergambar pada beberapa kontestasi Pilkada, beberapa kasus sebagaimana yang dipermasalahkan diatas. Setidaknya beberapa permasalahan tersebut menjadi pembelajaran agar kedepannya pengawasan pemilu lebih maksimal dengan menekankan prinsip efektifitas dan efisiensi tanpa mengurangi muruah demokrasi itu sendiri.



    Penulis | Hanalir S.E.,M.E