• Jabatan Eselon II Mubar Amburadul, Bahri Tertibkan OPD Nonjob

image_title
Ket: Pj Bupati Mubar, Dr Bahri
  • Share

    BUMISULTRA

    MUBAR-Rotasi Jabatan Eselon II di Muna Barat penuh kontroversi bahkan amburadul. Hal itu mencuat ketika Dr. Bahri menjabat sebagai PJ Bupati Mubar. Ia bahkan buka bukaan soal pelantikan Eselon II di Pemerintahan sebelumnya.

    Menurutnya, pelantikan eselon II selama ini ternyata tidak berpedoman pada aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KAsn). Bayangkan, pelantikannya saja tanpa melalui rekomendasi dari KASN. Untuk menertibkan itu, Bahri bakal melakukan lelang jabatan untuk delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    "Saya akan lakukan lelang jabatan untuk 8 OPD yang Plt. data yang diterima di KSN tidak tertib, knp..?? Karena selama ini mereka melakukan pelantikan eselon II tanpa melalui rekomendasi KASN. hal ini diketahui KASN setelah pelantikan sehingga dibuat teguran," tegas Bahri.

    Putra berdarah Tiworo membeberkan, Jika ada salah satu pejabat eselon II yang menduduki jabatannya sebagai kepala PTSP namun anehnya di data KASN ia masi berstatus Kepala Dinas Kominfo. Olehnya itu kesalahan ini yang harus diperbaiki serta bentuk penertiban adminstrasi.

    "Makannya kenapa proses lelang eselon dua bgitu lama karena kita mencoba mengembalikan dan menertibkan adminstrasi untuk keperluan eselon II,"  ucapnya.

    Sementara tujuh pejabat Eselon II yang di Nonjob, Bahri berkomitmen akan mengembalikan keposisi semula atau setarah sehingga tidak ada asumsi publik jika rotasi kali ini akan ada yang "terparkir".

    Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu  menuturkan juga, Jika didalam UU ASN dan PP manejemen PNS sudah jelas,  jika jabatan  paling singkat menduduki jabatan adalah dua tahun dan paling lama lima tahun. Namun karena ada surat MenPan RB ditengah pandemi covid  maka perpindahan antara JPT atau mengisi kekosongan diberi waktu sepanjang minimal satu tahun dijabatan

    "Dan untuk delapan Jabatan yang akan dilelang nantinya yakni Kepala Dinas Kominfo, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Keuangan, Dinas Pendapatan, Kesbangpol dan Sekwan." pungkasnya, (*)


    Penulis | Ali Once


























VIDEO