• Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Antara Harapan dan Kenyataan

image_title
Ket: Zainul Muluk
  • Share

    BUMISULTRA

    Salah satu unsur penting pemilu yang masih jadi sorotan sampai hari ini adalah masalah daftar pemilih. Selama ini, kalau tidak ada Pemilu maka tidak ada pemutakhiran daftar pemilih. Praktis data pemilih hanya diurus lima tahun sekali. Rentang waktunya cukup panjang.

    Rentang waktu itu menjadi sedikit singkat ketika Gubernur, Bupati dan Walikota juga dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada (pemilihan kepala daerah). Karena di sela-sela pemilu ada pilkada.

    Otomatis data pemilih tidak lagi hanya diurus saat pemilu saja yang jaraknya lima tahun sekali. Ketika ada pilkada, data pemilih kembali diperbaharui. Namun jedah waktu antara pemilu, pilkada dan pemilu berikutnya masih hitungan tahun, dihubungkan dengan dinamisnya pergerakan angka pemilih, jeda masa itu dipandang masih terlalu panjang.

    Bukankah setiap hari ada peduduk yang meninggal. Setiap hari ada yang genap berusia 17 tahun. Setiap hari ada yang pindah domisili. Kalau harus menunggu satu sampai dua tahun, maka data itu akan bertumpuk-tumpuk baru dimutakhirkan.

    Dengan begitu untuk meraih data pemilih yang benar-benar akurat jelaslah berat. Tidak mengherenkan kalau setiap kali pemilu maupun pilkada usai digelar, data pemilih selalu jadi bahan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

    Jika pemutakhiran data pemilih hanya dilakukan saat ada pemilu dan pilkada yang jaraknya tahunan, dengan masa kerja pantarlih hanya sebulan, maka para pakar dan pemerhati pemilu menilai tingkat akurasi data pemilih masih rentan dipersoalkan. Solusinya, data pemilih harus dimutakhirkan setiap saat.

    Itulah sekilas asbabun wurud mengapa dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, KPU diwajibkan melakukan pemutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan.

    Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan maksudnya, pemutakhiran itu tidak terikat oleh adanya Pemilu dan Pilkada. Mau ada atau tidak ada pemilu dan pilkada, data pemilih dari pemilu terakhir dimutakhirkan terus menerus, kemudian direkapitulasi setiap bulan. Berapa total yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat), berapa pemilih baru dan siapa saja orangnya. Lalu diumumkan ke publik.

    Sekilas terdengar solutif, karena waktunya panjang, pekerjaan tidak menumpuk di akhir, bisa meningkatkan tingkat akurasi data pemilih. Namun dalam pelaksanaanya jauh panggang dari api.

    Bagaimana tidak, teknis pemutakhiran data pemilih berkelanjutan lebih mengandalkan koordinasi dengan instansi terkait. Pemimpinnya didekati lalu setiap bulan  diundang rapat koordinasi di Kantor KPU Kabupaten. Teranyer Rapat itu diperjarang menjadi per tiga bulan sekali.

    Tujuan koordinasi tentu untuk memperoleh data. Data yang diharapkan dari instansi-instansi terkait itu adalah pemilih yang sudah TMS untuk dicoret dari daftar Pemilih dan pemilih baru untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

    Data TMS terdiri dari penduduk yang sudah meninggal dunia, penduduk yang berubah status menjadi TNI/POLRI dan pindah domisili. Sedangkan pemilih baru yaitu. Penduduk yang genap berusia 17 tahun, pensiunan TNI/POLRI dan penduduk pindahan dari daerah lain.

    Saat ada pemilu atau pilkada, data-data itu diperoleh dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) hasil pencocokan dan penelitian (coklit) langsung ke rumah-rumah penduduk serta dari aduan masyarakat. Sekarang data itu harus digali sendiri oleh KPU dari instansi-instansi terkait. Efektifkah ?

    Instansi terkait yang paling kompeten memberi data kependudukannya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun jangan dikira Bos di kantor itu semudah itu memberi data.

    Karakter bos Disdukcapil di setiap daerah berbeda-beda. Celakanya hal itu sangat menentukan boleh tidaknya data kependudukan dishare kepada KPU. Menurut informasi dari teman di KPU, ada Disdukcapil Kabupaten yang sampai menutup pintu untuk KPU.

    Jikapun Kadisdukcapilnya mau bekerjasama, data yang paling bisa diberikan hanyalah data berupa nama dan NIK dengan tiga angka terakhir ditutup bintang tanpa dilengkapi elemen data lainnya. Ada aturan yang membatasi seperti itu. Sehingga data yang diberikan Disdukcapil masih tetap diverifikasi di tempat lain untuk melengkapi elemen datanya.

    Data penduduk meninggal yang dimiliki Disdukcapil juga tidak lengkap-lengkap amat. Karena hanya warga yang mengurus surat keterangan kematian yang terdaftar. Yang tidak mengurus dianggap masih hidup di sistim informasi kependudukan Disdukcapil. Jadi untuk memperoleh data orang mati lainnya, KPU harus berkoordinasi lagi dengan instansi lain yang punya data, tapi instansi mana ? Pemerintah Desa ?

    Saya pernah melakukan uji petik ke desa-desa. Ada tiga desa yang masih dalam lingkup ibu kota kabupaten saya jadikan sampel. Data pertama yang saya tanyakan yaitu data warga yang meninggal tiga bulan terakhir. Ternyata tiga desa itu sama sekali tidak memiliki data. Nama-nama yang diberikan hanya hasil dari mengingat-ingat oleh Kepala Desa dan aparatnya yang kebetulan ada di kantor saat itu.

    Konyol kan ? Pemerintah Desa tidak mencatat siapa-siapa warganya yang sudah meninggal. Berikutnya saya tanyakan data warga yang pindah keluar dan masuk. Hanya dua desa yang memberikan nama penduduk yang pindah. Cuma nama tanpa elemen data lainnya, itupun diperoleh dari buku registrasi surat keluar. Karena sempat urus keterangan sebelum pindah. Terus data penduduk masuk ? tidak ada sama sekali.

    Untuk data Penduduk yang berubah status menjadi TNI / POLRI maupun yang sudah pensiun, mungkin sedikit lebih mudah diperoleh jika Polres dan Koramil mau bekerjasama.

    Berbeda dengan Penduduk yang baru genap berusia 17 Tahun. Nama NIKnya bisa saja diberikan oleh Disdukcapil, tetapi elemen data lainnya harus diverifikasi di tempat lain entah dimana. Sementara nama-nama itu harus dimitigasi terlebih dahulu karena tidak ada keterangan alamatnya.

    SMA / MAN punya data peserta didik namanya Dapodik. Elemen datanya lengkap. KPU bisa berkoordinasi langsung dengan semua kepala sekolah-kepala sekolah SMA yang ada di Kabupaten atau setidaknya bersurat untuk memverifikasi data yang diberikan Disdukcapil. Hanya apakah semudah itu sekolah mau memberikan datanya ?

    Setiap Kepala Sekolah pasti berbeda-beda responnya sebagaimana Disdukcapil. Dan memang tidak ada instansi yang dengan muda memberi data meskipun kita berteman akrab dengan pimpinanya. Mengingat yang namanya data selain mengandung unsur kerahasiaan, kerjanya juga tidak gampang. Butuh waktu, tenaga, semangat dan pengorbanan barulah data itu ada.

    Itu hanyalah sebahagian saja dari sederet tantangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Belum termasuk persoalan data ganda, Pemilih sudah / pernah menikah tapi belum 17 Tahun, soal ketiadaan anggaran, dan masih seabrek tantangan lainnya yang belum saya uraikan di sini.

    Gagasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini patut diapresiasi, namun mengharapkan keakuratan data pemilih dengan bertumpu pada program ini bukanlah solusi yang tepat.

    Bisa saja upaya ini menghasilkan output yang benar-benar akurat, asalkan instansi terkait yang memiliki otoritas data seharusnya diberi juga kewajiban yang sama kadarnya dengan KPU. Barulah data itu bisa diperoleh dengan jalan berkoordinasi. Sebab instansi terkait yang harus diajak berkoordinasi soal data pemilih, bukan hanya harus punya data, tetapi harus mau juga memberi data.

    Kalau tidak, mungkin itulah arti pribahasa “maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai” (*)

    Penulis : Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara

     


    Penulis | redaksi
































VIDEO