• Peralihan TPI ke Pemprov, DPRD Kendari Usulkan Pokja

image_title
Ket: RDP Peralihan TPI Kendari ke Pemprov, dipimpin Ketua Komisi II, Andi Sulolipu, Senin (14/6/2021).
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI - Peralihan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadi pembahasan di DPRD Kendari. Salah satunya ialah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari. Hal ini berdasar pada undang-undang nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

    Ketua Komisi II DPRD Kendari, Andi Sulolipu, menyatakan, saat ini Pemkot Kendari dalam hal ini Dinas Perikanan Kendari telah melakukan rapat dengan pemerintah pusat bahwa seluruh aset yang ada di Pemkot akan diserahkan ke Pemprov, termasuk TPI.

    "Namun untuk sekarang, kita masih perlu menunggu hasil diskusi antara Pemkot dan Pemprov," ungkapnya saat ditemui usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kendari, Senin (14/6/2021).

    Namun secara pribadi, dirinya sangat menyayangkan bila salah satu aset Pemkot tersebut harus diserahkan kepada Pemprov, yang seharusnya Pemkot Kendari bisa kelola dengan baik. Untuk itu, lanjut Andi, pihaknya meminta Pemkot Kendari menyelesaikan hal tersebut secara baik dengan membuat Program Kerja (Pokja).

    Adanya Pokja, terang dia, diharap bisa menjadi salah satu solusi terbaik. Diantaranya, menyelesaikan keluhan yang selama ini ada di TPI seperti pungutan. Jika tidak ada Pokja, silahkan Pemkot jalan sendiri. Pihaknya hanya mengusulkan.
    Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kendari, Imran Ismail, mengatakan, seharusnya Pemprov mengelola TPI sejak 2020.

    "Tinggal pengelolaan sekarang kami menunggu Provinsi untuk mengambil alih TPI. Sesuai hasil rapat kami di Kemendagri bahwa paling lama Oktober 2021 sudah harus kelar," tutupnya (*)


    Penulis | Septiana






















VIDEO