• 53 Peserta UKW di Sultra Dinyatakan Kompeten

image_title
Ket: Direktur UKW PWI Prof Rajab Ritonga didampingi komisioner Dewan Pers Agung Dharmajaya dan ketua PWI Provinsi Sultra Sarjono, mengumumkan 53 peserta yang kompoten
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI- Sebanyak 53 peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari 54 peserta dinyatakan kompeten atau lulus UKW.

    "Setelah melalui pengujian, yang dinyatakan kompoten 53 orang dan 1 orang tidak kompoten," kata Direktur UKW Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Prof Dr Rajab Ritonga, mewakili Ketua PWI Pusat pada penutupan acara UKW, Jumat (05/03/2021) disalah satu hotel di Kendari.

    Menurut Rajab, pada UKW yang diselenggarakan Dewan Pers dan dilaksanakan PWI Pusat di Kendari, peserta berjumlah 54 peserta dengan rincian UKW utama 1 kelas, UKW Madya 5 kelas dan UKW Muda 3 kelas. Setiap kelas terdiri dari 6 peserta.

    Mantan wartawan istana ini berharap, UKW dijadikan momentum bersejarah dalam kehidupan wartawan, sebab menjadi wartawan merupakan pilihan dan panggil jiwa.

    "Hanya kita yang bisa menjaga profesi ini, dengan cara menaati Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), karena profesi wartawan banyak dirusak oleh wartawan yang tidak kompoten. Dimana mereka melakukan peliputan berharap UUD atau ujung-ujungnya duit," ungkapnya.

    Tak lupa Prof Rajab berharap kepada wartawan yang belum kompoten untuk tidak berkecil hati, tapi terus belajar untuk kembali mengikuti UKW. Yang belum kompoten harus menunggu 6 bulan lagi baru bisa ikut.

    Adapun ketua PWI Provinsi Sultra Sarjono berharap kegiatan UKW serupa bisa dilaksanakan lagi di Sultra, sebab masih banyak anggota PWI yang belum UKW. Namun karena keterbatasan quota, sehingga tidak bisa ikut.

    "Kami juga berencana melakukan UKW gelombang kedua melalui jalur mandiri," kata Sarjono.

    Sementara Komisioner Dewan Pers Agung Dharmajaya saat menutup kegiatan UKW mengatakan, kegiatan UKW bertujuan mencetak wartawan yang profesional, sebab setiap hari mereka mendapat aduan dari masyarakat akibat pelanggaran UU Pers dan KEJ.

    Beberapa kasus yang dihadapi Dewan Pers diantaranya, ada media yang mengcopy berita media dengan menghapus link media yang dicopy. Juga memberikan komentar pada link media yang di copy di media sosial, hingga membuat orang yang ada dalam berita tersinggung.

    "Yang berhak memasukan link berita ke media sosial seperti facebook adalah penanggungjawab media. Selain itu tidak boleh. Begitupun link berita yang di copy di medsos, tidak usah dikomentari," kata Agung Dharmajaya. (*)


    Penulis | Armin














VIDEO