• Ketua DPW PBB Sultra Instruksikan DPC Konut Tata Ulang Alat Kelengkapan DPRD

image_title
Ket: Ketua DPW PBB Sultra, Ruksamin
  • Share

    BUMISULTRA

    KONUT--Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Konawe Utara (Konut), untuk segera menata ulang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut.

    Permintaa resktrukturnisasi, guna  mempersiapkan segala sumber daya organisasi yang dinamis, kompetitif dan sejalan demi mewujudkan singkronisasi serta sinergitas kerja yang baik antara lembaga legislatif dan ekeskutif kedepannya.

    "Kebijakan ini, dalam rangka menyongsong pembangunan daerah serta masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing kedepannya. Mewujudkan pembangunan yang baik tentu semua harus sejalan. Olehnya itu, saya insturuksikan DPC PBB Konut meresktrukturnisasi kembali alat kelengkapan dewan," tegas Ruksamin, Sabtu (21/11/2020).

    Diungkapkan, perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung saat ini, dengan adanya perbedaan dukungan antara partai politik secara otomatis menimbulkan perbedaan pandangan dan arah kebijakan. Hal itu, tentu berpengaruh pada proses pengambilan keputusan yang menyakut pada program kerja pemerintah.

    Di DPRD Konut, Fraksi Nurani Bulan Bintang, Partai Hanura satu fraksi dengan Partai PBB. Ketua Komisi lll yang membidangi kesehatan dan pendidikan ini diketuai dari Partai Hanura. Sementara, arah dukungan politik dipilkada bersebrangan dimana PBB mendukung paslon nomor urut 2, sementara Hanura paslon nomor urut 1.

    "Adanya Pergantian Antara Waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan menjadi langkah kita untuk menata ulang alat kelengkapan dewan. Catatan penting yang kita inginkan adalah terwujudnya senergitas yang baik antara DPRD dan pemerintah agar kedepannya tidak ada hambatan bekerja," terangnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua DPC PBB Konut, Herman Sewani melalui Sekertaris Jendral (Sekjen), Ikbal mengatakan, instruksi dari DPW PBB Sultra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Kebijakan itu, kata dia, dinilai tepat dan rasional karena lebih mengarah pada kepentingan program kerja yang berpihak pada pembangunan masyarakat dan daerah.

    "Ketika bersebrangan arah politiknya pasti dalam pengambilan keputusan tidak akan sejalan karena sifatnya kan jadi partai oposisi. Seperti, di AKD bagian tingkat komisi yang secara otomatis masuk pada struktur pembahasan badan anggaran (banggar) tentu akan tidak singkron, tidak sejalan," ujarnya.

    Terkait perintah itu, sebagai bagian dari unsur pimpinan partai segera mengkordinasikan untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai arahan pimpinan partai. PBB dipastikan akan menarik diri dari fraksi bulan bintang yang berada di Komisi lll.

    "Kalau menarik diri secara otomatis akan terjadi perombakan fraksi dan pemilihan komisi kembali. Terpilihnya Ketua komisi lll itu kan hasil gabungan nurani bulan bintang dari Partai PBB dan Hanura. Kalau seandainya dia (Hanura red) berdiri sendiri kan tidak mungking di terpilih dengan posisi satu kursi," tukasnya. (*)


    Penulis | redaksi








VIDEO