• PT. Kurnia Vs Pedagang Berlanjut, Pemkot Diminta Tegas

image_title
Ket: RDP pengelolaan pasar basah mandonga.
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI - Pengelolaan Pasar Basah Mall Mandonga oleh PT. Kurnia Karya Utama dinilai sudah banyak melanggar perjanjian kerjasama, pelayanan pun dinilai kurang, bahkan ada beberapa kebijakan yang memberatkan pedagang. Tidak itu saja, hingga kini PT. Kurnia kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Direktur PD Pasar Kota Kendari, Asnar, mengatakan, banyaknya pelanggaran perjanjian kerjasama oleh PT. Kurnia seperti iklan, parkir, yang seharusnya diberikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari nyatanya tidak direalisasikan.

    "Sehingga, disini kami meminta kepada Pemkot bertindak tegas. Harusnya diputuskan saja kerjasamanya," kata Asnar, Jumat (20/11/2020).

    Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP), lanjut Asnar, telah disepakati untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT Kurnia. Termasuk mengkonfirmasi pedagang yang melihat dan merasakan langsung pelayanan dari PT Kurnia.

    "Jika terbukti saya yakin Pemkot bisa bertindak tegas. Kami pun mengharapkan, kedepan pengelolaannya bisa diserahkan penuh ke PD Pasar Kota Kendari agar lebih profesional lagi pengelolaannya," ucapnya.

    Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kendari, Sahabuddin, mengungkapkan, PT Kurnia sejak mengelola Pasar Basah Mall Mandonga pada 2006 sampat saat ini (2020) sama sekali tidak menghasilkan PAD bagi Pemkot Kendari.

    "Saya kira ini memang harus ditindaklanjuti secara bersama, pertama masalah pengelolaan parkir, seharusnya pihak pengelola tidak mempihak ketigakan. Tetapi harus sesuai dengan MoU memang harus dikelola PD pasar. Kita harapkan tidak ada pembiaran dari pemerintah kota," terangnya.

    Adapun, Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Mandonga (KP2M), Asis Kaisman mengaku, tidak mendapatkan pelayanan yang prima dari PT Kurnia. Ia menilai PT Kurnia seperti melepas tanggungjawab terhadap pedagang.

    "Pihak pengelola (PT Kurnia) tidak memiliki inovasi untuk memperbaiki kondisi Pasar Mandonga. Bahkan aliran listrik dan ketersediaan lahan parkir di pasar tidak dipedulikan, sehingga pembeli enggan untuk berbelanja. Malahan saya dapat info juga kalau tempat parkir dipihak ketigakan," terangnya.

    Merespon hal tersebut, Wali Kota Kendari, Sulkarnain, berjanji segera mengevaluasi kinerja PT Kurnia. Dirinya sudah menginstruksikan Bapenda selaku penanggung jawab pasar dibantu PD Pasar untuk melakukan kajian terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan.

    "Nanti kita akan panggil pihak ketiganya. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman di DPR akan kita tindak lanjuti, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan solusi terbaik, karena memang ada beberapa yang harus menjadi kewajiban PT. Kurnia kepada pemkot itu belum optimal sepenuhnya. Jadi kita akan panggil untuk bangun komunikasi," kata Sulkarnain.

    Terkait pemutusan hubungan kerja, lanjutnya, terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi. Pasalnya, PT Kurnia selama ini kooperatif dengan pemkot dan sesuai perjanjian kerjasamanya berakhir pada 2023 mendatang.

    "Intinya kita ingin ada win-win solution bagi semua pihak, baik itu bagi pedagang, pengusaha, dan pemkot. Kita akan menjadi fasilitator untuk semua pihak, tidak bisa mempertimbangkan satu aspek saja dan mengabaikan yang lain. Nanti kita evaluasi, diputus atau tidak tergantung hasil evaluasi," pungkasnya.(*)


    Penulis | Septiana








VIDEO