• Sarpras Belum Terpenuhi Warga Adukan Developer ke Dewan

image_title
Ket: Komisi I DPRD Kota Kendari, Rizki Brilian Pagala didampingi Abdul Rasak saat melakukan kunjungan lapangan
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI - Belum terpenuhinya sarana dan pra sarana oleh pihak pengembang atau developer, maka warga kompleks perumahan BTN Triloka Tunggala, Kelurahan Wuawua mengajukan pengaduan ke DPRD Kendari, Senin (28/9/2020). Atas aduan tersebut Komisi I DPRD Kendari langsung melakukan peninjauan lapangan.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Rizki Brilian Pagala didampingi Abdul Rasak, dan Irwan Sukma. Turut pula Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman, Askar, dan Kadis PUPR, Erlis Sadya Kencana, beserta Lurah Wua - Wua.

    Seakan tidak menyia-nyiakan momen, warga menyuarakan keluahannya. Diantaranya, jalanan yang masih rusak dan sering menyebabkan kecelakaan, kecilnya drainase sehingga membuat banjir, tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, dan sumur bor yang setiap sumur melayani 15 rumah.

    Hal itu terkadang membuat konflik antara sesama warga perumahan, dikatakan warga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak pengembang tetapi tidak mendapatkan jalan keluar. Sehingga, warga mensyukuri adanya kunjungan ini.

    Kadis perumahan Askar, mengatakan, seharusnya saat awal pembuatan perumahan pengembang harus melaporkan di dinas perumahan dan menyerahkan site plant untuk di validasi terkait kelayakan pembangunan perumahan agar masalah seperti ini tidak terjadi dan fungsi kontrol atau evaluasi dapat di lakukan lebih awal oleh pemerintah.

    Selama berlangsungnya dialog pihak pengembang hanya di wakili oleh petugas lapangan dan belum bisa menghadirkan site plant yang di maksud.

    Sementara, Komisi I DPRD Kendari yang dipimpin, Rizki Brilian Pagala, mengatakan, akan memberikan waktu kepada pengembang untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan memberikan site plantnya untuk di pelajari terlebih dahulu.

    "Kita pun akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak terkait di harapkan pengembang di wakili oleh pimpinannya langsung, sehingga dapat membuat kebijakan dari hasil rapat nanti," tuturnya. (*)


    Penulis | Septiana








VIDEO