• Wali Kota Kendari Tanggapi Masalah Hutang Kepada Pihak Ketiga

image_title
Ket: Wali Kota Kendari, Sulkarnain.
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI - Masih adanya hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan di tahun 2019 menjadi sorotan para wakil rakyat, dimana pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Kendari belum lama ini. Lima fraksi yang terdiri Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan fraksi Demokrasi Kebangkitan Nasional meminta jawaban wali kota atas hal tersebut.
    Wali Kota Kendari, Sulkarnain, mengatakan, hutang terhadap pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah, sehingga pada APBD 2020 ini telah dianggarkan dan dibayarkan hutang yang dimaksud.
    "Adapun hutang yang belum dibayarkan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah akan diangarkan kembali pada tahun berikutnya," ungkapnya, Jumat (10/7/2020).
    Tidak sampai disitu, Sulkarnain juga menjawab tentang beberapa hal, seperti target yang jelas terhadap perlunya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prinsipnya, jelas dia, penetapan PAD dilakukan dengan mempertimbangkan potensi objek-objek pendapatan yang ada pada masing-masing OPD.
    "Dari pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya agar PAD meningkat yakni, penggunaan alat perekam pajak, digitalisasi, semua sistem pembayaran pajak yang berada pada OPD pemungut, mengintensifkan penagihan terhadap piutang-piutang yang belum tertagih, serta pembentukan tim yustisi penagihan pedapatan," papar dia. (*)


    Penulis | Septiana






VIDEO