• Diduga Selewengkan DD, Tim Tipikor Polres Kolut Turun Verifikasi Data

image_title
Ket: Kantor Polres Kolaka
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLUT - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) unit Tiga Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka Utara (Kolut)  hari ini, melakukan verifikasi data Dokumen maupun impormasi kebenaran aduan Masyarakat dugaan penyalagunaan Dana Desa (DD) dan pemalsuan Tanda tangan yang di lakukan oleh Kepala Desa (kades) Pohu Kecamatan Rante Angin.

    "sesuai mekanismi SOP dalam tahap awal, unit Tiga Tipikor turun  melakukan verifikasi data dokumen maupun impormasi tentang kebenaran aduan dari masyarakat," kata Iptu Ahmad Fathoni, SH, Jum'at (14/02/2020)

    Lebih lanjut kata Kasat Reskrim Polres Kolut ini,  saat ini pihaknya belum bisa memberikan laporan penemuan secara rinci  terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD), karena tim masih berada didesa Pohu.

    "Saat ini,Tim sudah ada dilapangan di desa Pohu melakukan verifikasi data, dokumen dan saya arahkan juga dari tim Tipikor untuk berkoordinasi dengan kepala desa terkait pengaduan penyalagunaan Dana Desa 2015 - 2019," ungkap Ahmad Fathoni.

    Dikatakanya,  Sepanjang dalam melakukan verifikasi data dan dokumen Tim Tipikor terdapat  alat bukti yang cukup dalam penyalagunaan DD yang dilaporkan, pihaknya akan menindak lanjuti kasus tersebut namun, dalam penyelidikan Tim belum bisa menemukan alat bukti yang belum cukup, pihaknya masih dalam tahap pengembangan.

    "Sepanjang dalam penyelidikan terdapat alat bukti yang cukup, kita tindak lanjuti, tapi kalau misalnya alat buktinya masih belum cukup, ya kita kembangkan dan melakukan tahapan lebih lanjut terkait pengaduan tersebut," tuturnya.

    Karena itu, mantan Kapolsek Pakue ini juga menghimbau, kepada para kades dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk lebih memaksimalkan peran Badan Permusyawatan Desa(BPD)selain  lembaga desa ini berperan sebagai perwakilan masyarakat juga berperan sebagai pengawasan. 

    "Peran pengawasan dalam hal BPD diberikan kesempatan untuk menjalankan  tugasnya, begitupun juga aparat desa, hak dan kewajibanya harus diberikan," pungkasnya. (*)

     


    Penulis | Bahar












VIDEO