• Sainal Amrin Resmi Pimpin DPRD Kabupaten Kolaka

image_title
Ket: Pimpinan DPRD kabupaten Kolaka
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA- Legislator dari Partai Gerindra H Sainal Amrin, resmi dilantik sebagai ketua DPRD kabupaten Kolaka masa jabatan 2019-2024.

    Peresmian dan pengucapan sumpah yang dilakukan Sainal Amrin sebagai ketua DPRD kabupaten Kolaka, beserta dua wakil ketua, masing-masing Husmaluddin dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan H Syaifuddin Baso Rantegau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri Kolaka Irwan Munir, senin (2/12/2019) berdasarkan surat keputusan Gubernur Sultra nomor 614 tahun 2019.

    Sainal Amrin yang memimpin sidang paripurna selaku ketua DPRD Kolaka sementara, melaporkan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai anggota DPRD kabupaten Kolaka bersama 29 anggota lainnya, beberapa kegiatan telah mereka lakukan seperti membentuk 7 Fraksi, masing-masing Fraksi Gerindra, Amanat Nasional, PDIP, Golkar, Nasdem, gabungan demokrat pembangunan dan gabungan bintang keadilan, serta lainnya.

    Begitupun usai dilantik sebagai ketua DPRD kabupaten Kolaka definitif, Sainal Amrin mengharapkan dukungan dari anggota DPRD Kolaka untuk bersama bekerja keras, bekerja cerdas dan senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Paling utama menjaga kepercayaan masyarakat, serta kekompakkan tetap dijaga.

    Selain itu, diharap anggota DPRD Kolaka untuk memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan visi misi Bupati Kolaka, sehingga periode kedua mereka bisa dengan tuntas menyelesaikan masalah kemiskinan, serta senantiasa memberikan pelayanan pada masyarakat.

    Sementara Bupati Kolaka H Ahmad Safei dalam sambutannya menegaskan bahwa DPRD atau legislatif merupakan unsur penyelenggara daerah dan bersifat kemitraan, atau sejajar dengan Pemda. Karena itu Bupati berharap supaya DPRD Kolaka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

    Begitupun terkait fungsi pengawasan, hendaknya pimpinan dan anggota DPRD Kolaka senantiasa memegang teguh etika politik, sehingga dalam mengawasi Pemda tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (*)


    Penulis | Armin Arsyad








VIDEO