• Mudahkan Perizinan, DPM-PTSP Kolut Terapkan Sistem Aplikasi SPIPISE

image_title
Ket: Indrawana, S.Sos, M.Si.
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLUT - Sehubungan dengan Kegiatan Diklat PIM III angkatan III, Kepala BPSD Sultra telah mengeluarkan persyaratan kepada seluruh peserta Diklat agar membuat suatu perubahan pada bidang masing-masing peserta.

    Indrawana, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penanaman modal dan Informasi penanaman modal adalah salah satu peserta Diklat PIM III yang telah berhasil membuat suatu perubahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Yakni meminta Hak akses di BKPM Pusat untuk menerapkan Aplikasi SPIPISE di kabupaten Kolaka Utara

    Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), kini mulai menerapkan sistem aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

    Kepala dinas PM-PTSP Kolut, Asdar melalui Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Indrawana mengatakan, SPIPISE merupakan Sistem untuk menyederhanakan Perizinan dan menciptkan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan mudah.

    "Pelaksanaanya telah diatur dalam Peraturan BKPM RI Nomor 7 tahun 2018," ujar Indrawana kepada Bumisultra.com, Rabu (20/11/2019).

    Indrawana menjelaskan, ada beberapa tujuan yang bisa didapat pada sistem ini yakni tujuan jangka pendek yakni terwujudnya data PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten Kolut.

    Untuk tujuan jangka menengah pelaporan untuk pelaku usaha PMA dan PMDN sudah melalui aplikasi SPIPISE. Selain itu, bertambahnya pelaku usaha PMA dan PMDN dengan rencana investasi diatas Rp 500 juta, dapat melaporkan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online.

    Sementara untuk tujuan jangka panjang lanjut Indrawana, semua pelaku usaha yang beromzet Rp 500 juta keatas, sudah mendaftarkan usahanya melalui LKPM. Tentunya, data-data dan PMDN sudah melalui sistem SPIPISE yang sudah mendaftar melalui aplikasi OSS.

    "Kalau manfaatnya bagi peserta yakni sebagai syarat salah satu kompetensi didalam menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III angkatan III tahun 2019 di badan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Sultra, sebagai pola kinerja yang teratur," jelas Indrawana.

    Indrawana menuturkan, berdasarkan tugas pokoknya, bidang pengendalian DPMPTSP Kolut mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

    Menurut Indrawana, ada beberapa tugas pokok dari penyelenggaraan fungsi dari DPM-PTSP Kolut yaitu melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal, berdasarkan sektor dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal, sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
    Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

    "Jadi, kami simpulkan disini bahwa pelaporan LKPM PMA dan PMDN di 15 Kecamatan dalam sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik sudah dapat digunakan secara optimal di kabupaten kolut. Data PMA dan PMDN sudah akurat. Tentunya perusahaan yang sudah melakukan OSS secara online dapat melakukan pelaporan LKPM online secara otomatis dan berlaku dalam jangka panjang di kabupaten kolut. Serta para pelaku usaha yang nilainya rencana omset investasi lebih dari Rp500 juta, wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM setiap triwulan dalam jaringan melalui LKPM online," tutup Indrawana. (*)

     


    Penulis | Bahar








VIDEO