• Aksi Demo Tekan DLH Konut Jangan Main Mata dengan PT Antam T.bk

image_title
Ket: Massa Aksi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Konawe Utara
  • Share

    BUMISULTRA

    KONUT--Sejak insiden patah tongkang pemuat Ore nikel milik PT. Antam T.bk di teluk dalam blok Tapunopaka, aksi demo yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Konawe Utara (KOMPAK-KONUT) kembali mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Utara di Kelurahan Wanggudu Rabu, (20/11/2019).

    Kehadiran para demonstran itu meminta kepada DLH Konut untuk tidak bermain mata dengan pihak PT.Antam T.bk dalam hal memberikan izin lingkungan dan izin TPSLB3 di blok Tapunopaka. menurut koodinator lapangan Ihwan, jika PT.Antam yang berada di blok Tapunopaka tidak boleh diberikan izin lingkungan, karena di blok itu sudah tida ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) lagi.

    "Kami mendesak Dinas Lingkungan Hidup agar tidak mengeluarkan izin lingkungan, ini warning dari kami. kalau dinas lingkungan hidup keluarkan izin lingkungan di blok tapunopaka saya yakin kami akan menggugat pak kadis" tegas Ihwan.

    Menurutnya, SK nomor 15 milik PT.Antam sudah sudah di eksekusi oleh keputusan Mahkamah Agung nomor 338 K/TUN tahun 2013. Ihwan secara tegas mengatakan bahwa tidak ada yang mensponsori kegiatan aksi mereka, bahwa itu murni adalah tuntutan masyarakat Konawe Utara terkait penambangan.

    "Jadi kalau mau bicara blok tapunopaka sudah tidak ada IUP, jadi tidak mungkin ada izin lingkungan dan tidak mungkin ada amdal" lanjutnya.

    Selain menegaskan kepada pihak DLH Konut agar tidak memberikan izin, masa aksi juga meminta kepada DLH untuk segera menghentikan penambangan nikel PT.Antam yang dinilai tidak prosedural dalam penambangan. dalam surat pernyataan aksi,  menghimbau kepada DLH untuk segera membentuk PANSUS dalam hal pencemaran lingkungan terkait patahnya tongkang di blok Tapunopaka, dan dua unit excavator milik kontraktor PT.Antam (PT.SJS) yang sudah ikut tenggelam di teluk dalam.

    Ihwan menjelaskan, keputusan MA tahun 2013 itu sudah jelas, IUP PT.Antam nomor 15 sudah di eksekusi, dan pada waktu itu sudah dibacakan langsung oleh asisten 1 pak Sundu bao. menurutnya jika mungkin blok tapunopaka akan di tambang, itu bukanlah menggunakan SK 15 lagi tapi dengan IUP baru.

    Massa aksi yang berdemonstran itu diterima dengan baik oleh Kadis DLH di Aula DLH Konut, dan Kadis DLH secara tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin lingkungan kepada PT.Antam itu secara tertulis dihadapan para aksi.

    "Tidak pernah kami akan mengambil kebijakan kalau tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Antam ini sudah beberapa bulan yang lalu sudah pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan izin lingkungan, tapi kan tidak harus serta merta kita akan merespon, itu kita ada kajian, itulah bukti bahwa sampai hari ini belum pernah kita mengeluarkan satupun itu yang terkait dengan legalitas Antam" ucap M. Aidin S.km MM. (*)


    Penulis | Suhardiman Sawali








VIDEO