• JO PT TMM Diduga Lakukan Aktifitas Pertambangan Ilegal diKolut

image_title
Ket: Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLUT - Dari sekian perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) satu lagi perusahaan tambang yang diduga tidak memiliki legalitas resmi namun melakukan aktifitas pertambangan.

    PT Raidili Pratama, Joint Operation (JO)TMM, diduga menguasai lahan pertambangan dari  warga seluas 738 hektar di Kecamatan Batuputih, yang tersebar dibeberapa Desa yakni Desa lelewawo, Tetebao dan Mosiku. Namun perusahaan ini terus menambang.

    Pejabat  Desa Lelewawo, Idris membenarkan bahwa PT TMM tidak memilki legalitas resmi dalam melakukan aktifitasnya.

    "Sebenarnya legalitas IUP dari PT TMM itu tidak ada. Tahun 2014 lalu IUPnya telah diputihkan makanya mereka (PT TMM red) mengajukan banding di PTUN dan katanya mereka menang. Karena Pemda saat itu kalah mereka banding lagi. Jadi belum ada putusan tetap dari PTUN karena masih dalam proses," kata Idris kepada Bumisultra.com, Senin (7/10/2019).

    Selain belum memiliki IUP jelas, kata Idris perusahaan tersebut juga tidak mengantongi dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

    "RKABnya tidak ada. Tidak mungkin RKAB keluar diakhir tahun dan biasanya muncul pada awal tahun. Karena itu sebagai bahan evaluasi apakah bisa naik ataupun menurun, sedangkan pihak ESDM sebut itu ilegal," ujar Idris. 

    Idris menjelaskan soal proses RKAB. Menurutnya, jika kuota RKAB dalam negeri yang dihasilkan perusahaan tersebut mencapai 50 ribu matrik/ton, dalam satu tahun dapat dihabiskan, maka akan bertambah. Sebaliknya, jika tidak dapat dihabiskan dalam satu tahun maka akan menurun. 

    "Tahun berikutnya Kemungkinan tinggal 30 sampai 20 ribu metrik/ton. Begitu prosesnya," imbuh Idris. 

    Lebih lanjut Idris menyebut bahwa, PT TMM tidak perna melakukan sosilalisasi kepada pemerintah Desa hingga Kecamatan. 

    "Kita perna pertemuan di Kecamatan. Pak Camat juga sudah sampaikan kepada kami  bahwa perusahaan PT.TMM belum perna sosialisasi ke pemerintah. Apakah ada laporan secara resmi termasuk pemanfaatan lahan masyarakat," pungkasnya.(*)


    Penulis | Bahar












VIDEO