• Konsorsium LSM Kolaka Desak Pencabutan Kontrak Karya PT Vale

image_title
Ket: Konsorsium LSM Kolaka menggelar aksi supaya KK PT Vale di Kolaka di cabut dan diberikan pada Pemd. Foto : Armin a
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA- Dinilai telah menyalahi janji untuk membangun smelter, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kolaka yang tergabung dalam konsorsium LSM Kolaka membangun, menggelar aksi untuk mendesak pencabutan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia di kabupaten Kolaka.

    Dalam aksinya di kantor DPRD Kolaka, kamis (11/7/20119), penangungjawab aksi yang juga ketua Gerakan Anti Korupsi (GAKI) Khaeruddin menegaskan, berdasarkan hasil investigasi mereka di lapangan, mereka belum melihat aktivitas PT Vale untuk membangun smelter, sebagaimana yang dijanjikan kepada pemerintah dan masyarakat Kolaka, serta amanat Undang-Undang.

    Menurut demonstran, UU nomor 4 tahun 2009 pasal 102 dan 103 mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK (KK), wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara. Konsekwensinya setiap kegiatan hilir pertambangan yang didalamnya terdiri dari aktivitas pengolahan dan pemurniaan mineral dan batubara, mesti dilakukan didalam negeri, sehingga memberikan banyak manfaat secara langsung kepada rakyat Indonesia. Salah satu instrumen yang dibutuhkan adalah pabrik pengolahan dan pemurnian, atau biasa disebut smelter.

    "Selama ini masyarakat hanya dibayang-bayangi oleh harapan yang tidak pasti dengan keberadaan PT Vale Indonesia di Kabupaten Kolaka,” tegas Khaeruddin.

    Karena itu, konsorsium LSM Kolaka membangun mendesak DPRD Kabupaten Kolaka untuk merekomendasikan kepada Kementerian ESDM , supaya mencabut Kontrak Karya PT Vale Indonesia yang berada di Kabupaten Kolaka, karena telah mengangkangi Peraturan Perundang Undangan dan turunannya.

    Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Kolaka untuk merekomendasikan kepada Bupati Kolaka, supaya menyetujui dan merestui atas pencabutan Kontrak Karya PT Vale Indonesia, dikarenakan tidak merealisasikan janjinya untuk membangun Smelter.

    "Kami mendesak DPRD Kabupaten Kolaka untuk merekomendasikan kepada Bupati Kolaka dan Kementerian ESDM, supaya menyetujui dan merestui agar lahan konsesi PT Vale Indonesia untuk diserahkan kepada pemerintah Daerah, dikarenakan PT Vale Indonesia belum memberikan kontribusi yang jelas bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kolaka," tegas Khaeruddin mewakili rekannya. (*)


    Penulis | Armin





VIDEO