• Sikapi Tuduhan Sepihak, DPD KNPI Wakatobi Siap Tempuh Jalur Hukum

image_title
Ket: Ketua DPD KNPI Kabupaten Wakatobi, Achmad Aksar (kanan)
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI - Menyikapi tuduhan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat atas menyalahgunakan dana hibah dari Pemda Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.500 juta, DPD KNPI Kabupaten Wakatobi bakal menempuh jalur hukum. Hal itu diungkap Ketua DPD KNPI, Achmad Aksar sesuai releasenya. Kamis(14/3/2019)

    "Bahwa isu dan opini dan selebaran gelap yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dianggap telah mencemarkan nama baik organisasi dan pembunuhan karakter maka dalam waktu sesingkat-singkatnya DPD KNPI akan menempuh jalur hukum", Ungkapnya.

    Aksar sapaan akrab ketua DPD KNPI Kabupaten Wakatobi itu juga menjawab sejumlah yang isu yang dilayangkan kepadanya baik isu legalitas berupa menyatuan ( Islah) di tubuh KNPI sehingga dirinya dianggap tidak memiliki wewenang menahkodai KNPI serta tuduhan-tuduhan terkait penggunaan dan transparansi anggaran hibah Pemda Wakatobi.

    "Yang dilontarkan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu dengan ini kami nyatakan bahwa kami tidak pernah menerima surat perintah DPD KNPI Propinsi maupun DPP KNPI untuk Islah KNPI di Kabupaten sehingga DPD KNPI Kabupaten Wakatobi tetap dibawah saudara Achmad Aksar sesuai SK DPD KNPI nomor 44/KPTS/DPD/KNPI Sultra/XII/2017",Tambahnya.

    Meski ia membenarkan menerima dana hibah dari Pemda namun sesuai penjabarannya bahwa dana hibah yang dimaksud sebagaimana juga berlaku terhadap organisasi-organisasi lain yang mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana dari pemerintah

    Ia merinci bahwa penggunaan dana hibah Pemda tentu dipergunakan sesuai porsi untuk berbagai kegiatan kurun waktu 2018 lalu dan telah pula menjadi bahan pertanggungjawaban kepada istansi terkait sesuai aturan berlaku.

    "Bahwa dalam organisasi KNPI dalam hal pertanggung jawaban keuangan ada mekanisme dan aturan organisasi yang telah diatur dalam AD/ART organisasi", tutupnya.

    Mengenai pertanggungjawaban keuangan tertuang pasal 35 ART KNPI dimana point 3 menjelaskan pertanggung jawaban disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan disepakati oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia.

    Oleh Pemda sendiri pengelolaan keuangan daerah dibahas sesuai Perbub nomor 31 tahun 2017, dimana BPKAD selaku pihak keuangan tidak lagi mempertanggung jawabkan pengunaan dana hibah melainkan sebatas menerima surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani penerima hibah. (**)


    Penulis | La Ilu Mane



VIDEO