• Kompak Sultra Desak Menristekdikti Tuntaskan Kasus Plagiatrisme Rektor UHO

image_title
Ket: Aksi demo Kompak Sultra, Selasa (12/3/2019)
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI-Buntut panjang kasus plagiat yang melibatkan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) masih belum mendapat respon tegas dari Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Bahkan setelah dikeluarkannya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tanggal 3 Desember 2018, yang batas tindak lanjutnya 28 Februari 2019 lalu.

    Dalam permaslahan tersebut, Koalisi Masyarakat Pemerhati Anti Korupsi (Kompak) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Halu Oleo (UHO), Jalan H.E.A Mokodompit, Kendari, Selasa (12/3/2019).

    Ketua Umum Kompak Sultra, Rizal Iskandar menilai, pengabaian terhadap rekomendasi ORI bisa dianggap sebagai ketidak patuhan terhadap UU No. 37/2008, tentang Ombudsman RI, yang dapat berdampak pada Presiden RI.

    Selain itu, masa aksi mengeluarkan pernyataan sikap untuk meminta Rektor UHO Prof. Zamrun mengundurkan diri dari jabatannya, atau meminta Menristekdikti secepatnya menuntaskan dan memutuskan kasus plagiat Rektor UHO berdasarkan temuan ORI.

    "Kasus plagiat ini telah menjadi aib yang sudah menjadi bahan olok-olok baik ditingkat lokal, nasional bahkan internasional. Kasus ini bukan hanya membuat malu sivitas akademika Universitas terbesar di Sultra, tapi juga masyarakat Sultra secara umum," ungkap Rizal saat ditemui disela-sela aksinya.

    Ditambahkannya, saat ini tengah berlangsung kasus olok-olok plagiat di Perguruan Negeri Kendari. Bahkan dalam kegiatan resmi Kemenristekdikti di Malang tahun 2018 lalu, salah satu slide pemateri menampilkan contoh karya rektor UHO sebagai contoh plagiat.

    "Masih banyak lagi cerita-cerita informal antar akademisi di level nasional dan internasional yang juga menggunjingkan hal ini. Sampai kapan kami harus menanggung malu," tegasnya.

    Selain itu, selama ini, dirinya (Rizal) memilih diam karena telah ada respon baik dari Presiden yang katanya akan memberi perhatian khusus, dan juga ORI dengan rekomendasinya, lalu menunggu itikad baik dari Mentri untuk menyelesaikan masalah tersebut secara prosedural, agar semuanya berlangsung baik dan kondusif.

    "Yang kami perhatikan, sepertinya Pak Mentri diduga tak bergeming terhadap hal ini, bahkan sampai lewat batas waktu. Jangan sampai diamnya Pak Mentri berpotensi membangunkan macan-macan yang sudah lama sengaja tidur," papar Rizal.

    Rizal pun mengancam, akan terus menyuarakan hal ini, sampai ada respon baik dari pihak Menteri, karena tuntutannya tersebut punya dasar hukum yang kuat. Serta sambil menunggu ketegasan Menteri menjelang debat Capres pada 17 maret 2019, yang salah satunya mengangkat tema pendidikan.

    "Selain itu, niat baik ini untuk mencegah bibit-bibit korupsi sejak dari institusi akademik, yang seharusnya menjadi kiblat norma dan integritas perilaku anti koruptif dan dan apakah Menteri Nasir akan membiarkan Presiden Jokowi menjadi bulan-bulanan di media sosial, atau justru menjadi penolong citra presiden dengan tegas terhadap aib dunia pendidikan," tutup Rizal mengakhiri wawancara. (*)


    Penulis | redaksi



VIDEO