• Terbitkan 7 Ribu Sertifikat, Kantor Pertanahan Kolut Intens Sosialisasi PTSL, di Seluruh Desa

image_title
Ket: Suangto, SH, MH. , Kepala kantor Kab. Kolaka Utara
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLUT – Dalam Rangka Untuk percepatan pendataan tanah warga, sebanyak 7 ribu bidang, tahun 2019 ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah aktif menggelar sosialisasi dan Penyuluhan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di masyarakat, yang tersebar di desa - desa .

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara ( Kolut ) Suangto,SH.MH melalui Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Muh. Gazali Husen,SH. menjelaskan, dalam percepatan pendataan tanah di wilayah Kolut, pihaknya intens mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PTSL seluruh desa yang tersebar di wilayah Kolut

    “Kegiatan sosialisasi PTSL ini, kita fokuskan di kecamatan Lasusua, dan lapai, setelah itu akan berlanjut di kecamatan lainya, untuk mendapatkan sertifikat gratis, tidak ada biaya di masyarakat, tetapi masyarakat perlu pahami aturan tiga menteri untuk wilayah sulawesi tenggara, bahwa di sana ada prasertifikasi untuk biaya di desa dan kelurahan seperti biaya patok dan materai serta surat - surat yang lainya yang di tanggung oleh masyarakat , ” kata Gazali Husen, kepada Bumisultra.com, seusai Sosialisasi/ penyuluhan Pensertipikatan Tanah Sismatis Lengkap ( PTSL ) di desa Pitulua kecamatan Lasusua, Sabtu, (12/1/2019)

    Lebih Lanjut kata Gazali, dalam sosialisasi ini pihak pertanahan memfokuskan di wilayah kecamatan lasusua dimana, lima desa yang masuk wilayah kecamatan lasusua banyak di temukan sengketa - sengketa pertanahan.

    " kenapa target kita yang utama kecamatan Lasusua, yang pertama kasus pertanahan di kolut rata- rata berada di lima desa yang berada di kecamatan lasusua, diantaranya sengketa - sengketa pertanahan, administrasi dan pemetaan beberapa desa yang belum lengkap, itu yang kami ingin tertipkan, ungkapnya


    Terkai, persoalan administrasi di desa pihak pertanahan tidak menginterfensi apa yang dilakukan Kades dan kelurahan tentang biaya sertifikat di masyarakat, karena itu sudah tertuang dalam kesepakatan tiga menteri

    “Memang dianggaran APBN untuk kegiatan PTSL ini, tidak disediakan anggaran biaya patok dan materei serta surat-surat lainya, itu harus dibebankan kepada masyarakat, inilah namanya Pra sertifikasi artinya adalah pendahulu untuk menuju ke sertifikat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kata Muh Gazali dalam pendataan tanah, 7000 bidang di wilayah kolut pihaknya tidak akan melakukan pendataan tanah warga yang masuk dalam Kawasan hutan lindung.

    " kita tidak akan mendata dan mengukur tanah warga, yang masuk dalam kawasan hutan lindung untuk mendapatkan sertifikat tanah, terkecuali, hutan sosial kemasyarakatan dalam program pelepasan tanah kawasan oleh Tim dari Kehutanan seluas 500 hektar, " tegasnya.


    Diketahui, Untuk memudahkan mendeteksi tanah warga yang belum bersertifikat, pihak kantor pertanahan Kolut bakal meluncurkan brosur kepada masyarakat yang bernama Aplikasi Layanan Pertanahan Sentuh Tanahku.

    “Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat Kolut bisa mempetakan sendiri tanahnya, di aplikasi itu terbuka, di mana, tanah tersebut sudah bersertfikat tetapi belum terpetakan, di sini warga bisa mengakses sendiri tanah yang telah bersertikat,” tutupnya (*)


    Penulis | Bahar