• Hak Pilih Orang Gila, Ketua KIPP Sultra : Hargai Semangat KPU Menjaga Hak Pilih Warga

image_title
Ket: Ketua KIPP Sultra M Nasir
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI—Terkait mencuatnya masalah bahwa orang gila bisa memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang, bahwa ada beberapa KPU di Sultra yang akhirnya kewalahan mendata orang gila di jalanan.

    Ketua Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra, Muhammad Nasir, S. Sos. mengatakan bahwa sebenarnya yang berhak menyatakan orang punya kelainan jiwa alias gila adalah dokter spesialis jiwa.

    ‘’Jadi kami harap bahwa masyarakat jangan terlalu cepat berasumsi. Kita hargai semangatnya KPU dalam rangka menjaga dan menghargai hak pilih warga Indonesia,’’ ujar Nasir yang juga Sekjend IKA FISIP UHO ini pada Bumisultra, Jumat (30/11)

    Dikatakan, KPU dalam mendata melakukan koordinasi dengan pihak RS Jiwa siapa-siapa saja yang sudah dinyatakan sembuh dan belum sembuh dari sakit jiwanya.

    ‘’Sangat keliru bahwa ada sebagian masyarakat beranggapan yang di data itu orang gila yang berkeliaran di jalan. Kalau sudah sembuh, itu harus di data sebagai pemilih sepanjang memiliki syarat untuk terdaftar jadi pemilih. Karena menghilangkan hak pilih orang itu bisa kena pidana,’’ urainya secara tegas.

    Pemilih yang memiliki gangguan jiwa (tuna grahita) atau sering disebut orang gila  jadi pekerjaan rumah buat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. KPU Muna merasa kusulitan dikarenakan, masih banyak tuna grahita yang berkeliaran tidak terdata di rumah sakit jiwa serta di dinas sosial.

    Ketua KPU Muna,Kubais mengatakan  pihaknya lagi membangun komunikasi dengan Dinas Sosial terkait pendataan .Tahap ini masi dilakukan, khususnya di Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kota Kendari yang berasal dari Kabupaten Muna.

    "Sesuai surat KPU RI ,bukan menyatakan untuk bisa nyoblos, namum untuk mendata tuna grahita dan tentu kami juga memastikan sebelumnya mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih yakni ber KTP elekteonik terhadap tuna grahita yang disaat hari H tanggal 17 april dinyatakan oleh dokter sembuh maka mreka tetap memiliki hak pilih,’’ ujarnya.

    Kubais juga membeberkan dalam mendata, pihaknya sangat waspada bahkan kesulitan dalam berkomunikasi karena mendekati saja orang gila yang berkeliaraan pihak PPK dan PPS kewalahan.  ‘’Selain itu kami juga berkordinasi dengan Capil untuk memastikan alas kependudukan mereka,’’ katanya. (**)


    Penulis | Baim