-
BUMISULTRA
KENDARI - Terkait Kerajaan Laiwoi DPRD Kota Kendari sejak Rabu (7/11/2018) dibahasRancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dipimpin Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Muhammad Ali. Diungkapkan Ali sejauh ini pembahasan tersebut berjalan dengan baik.
"Pembahasan tentang Raperda ini sudah lama kita agendakan namun baru kali ini dibahas secara mendalam, adapun kendalanya ialah kami butuh pengakuan secara resmi dari Pemerintah Kota Kendari," terangnya.
Ali menambahkan, jika berbicara secara lisan, sosiologis, dan antropologis semua orang telah mengakui keberadaan kerajaan tersebut. Namun masalahnya, saat ini tidak ada pengakuan secara resmi oleh pemerintah itulah yang kita dibutuhkan sekarang sebagaimana yang tertuan pada Permendagri nomor 52 tahun 2014.
"Bahwa dalam peraturan itu dikatakan harus ada pengakuan secara resmi oleh pemerintah daerah terkait kerajaan. Dimana, kerajaan itu kan ada tanah wilayah hingga peniggalan sejarahnya," ungkapnya.
Peninggalan sejarah itulah, terangnya, yang harus diidentifikasi oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan selanjutnya akan dieksibisi oleh sekretaris daerah.
"Setelah adanya pengakuan tersebut, barulah pembahasan terkait Raperda Kerajaan Laiwoi di bahas kembali. Pasalnya, jika kita paksa dibahas sekarang tetap akan dikembalikan ke daerah karena tidak memenuhi aturan perundang-undangan," terang dia.
Selain itu lanjutnya setelah adanya pengakuan oleh pemerintah maka akan terjadi perlindungan oleh hak milik kerajaan baik itu terkait tanah wilayah maupun benda pusaka lainnya. ''Jadi yang pertama dilakukan ialah dibentuknya panitia khusus untuk mengindentifikasi semua milik kerajaan, selanjutnya baru keluar pengakuan secara resmi oleh pemerintah daerah,''katanya. (*)
