• Sidang Putusan PHP Gubernur Sultra, Permohonan Rusda-Sjafei Ditolak MK

image_title
Ket: La ode Abdul Syaban SH selaku Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum KPU Provinsi Sultra dari Kantor Advokat Baron dan Harahap (batik abu abu)
  • Share

    BUMISULTRA

    JAKARTA--Sidang  pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilu kada (PHP) Gubernur Sultra kembali digelar pada hari JPiumat (10/8/2018) diruang panel Mahkamah Konstitusi (MK) .kali ini  permohonan Rusda Safei ditolak Melalui amar putusan. Sidang ini langsung dipimpin oleh hakim MK Anwar Usman, hakim anggota Maria Farida Indrati dan Suharton.

    La ode abdul Syaban SH selaku Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum KPU Provinsi Sultra dari Kantor Advokat Baron dan Harahap mengatakan putusan Ini sangat logis jika permohonan pemohon tidak  diterima MK dikarenakan dalam pertimbangan hukum yang telah di bacakan oleh hakim konstitusi Suhartono setela mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti juga mendengar dari Termohon (KPU) dimana permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

    "Semua sudah dibacakan oleh hakim kontitusi setelah memeriksa bukti dari pemohon dan termohon sehingga majelis hakim konstitusi dalam amar putusan menyatakan mengabulkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) dengan menolak permohonan Rusda-Safei."ujarnya, Jumat (10/8/2018).

    Dikatakan, alasan ditolaknya permohonan Rusda-Sjafei karena permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing )yang diakibatkan ambang batas perolehan suara sebagaimana telah di atur pada pasal 158 ayat (2) huruf a ,uu nomor 10 tahun 2016 juncto PMK nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf a sebagai mana telah diubah dengan PMK  no 1 tahun 2017,

    "Sesuai ucapan hakim ketua Anwar usman dimana dengan Mengabulkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum (legal standing)  permohonan pemohon dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima karena dari sejak awal, permohonan pemohon hanya mempersoalkan sisi formil tahapan dan tidak berkait substansi hasil pemilihan maka pantaslah untuk di tolak."ujarnya.

    Untuk diketahui, sidang pembacaan putusan ini diikuti oleh sembilan hakim MK, yakni Dr. Anwar Usman, Prof. Dr. Aswanto, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, Prof. Dr. Saldi Isra, Prof. Dr. Arief Hidayat, I Gede Palaguna, Wahiduddin Adam, Suhartoyo, dan Manahan Perdamean Sitompul. (*)


    Penulis | Ali Rasyid