• Proyek Jalan di Koltim oleh Kontraktor Menyisahkan Debu bagi Warga

image_title
Ket: Jalan yang di lalui kendaraan pengangkut material, guna pengerasan jalan di Desa Onemanu dan Bou Kecamatan Lambandia.
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA TIMUR - Untuk mendukung kemajuan daerah Otonom Baru (DOB), sudah tentu harus pula di dukung oleh pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, apalagi kalau anggaranya bersumber dari provinsi, tentu hal tersebut di acungi jempol semua pihak.

    Namun faktanya sangat berbeda, apa yang dialami warga di Tiga desa Kecamatan Lambandia yakni, Desa Mokupa, Onemanu dan Bou, justru warga harus  menghirup debu setiap harinya, akibat ulah oknum kontraktor yang tidak menyiram jalan yang sudah di lalui Duntruck, untuk mengangkut material dari Mokupa ke Desa Onemanu guna pengerasan jalan.

    Salah seorang warga Desa Mokupa, yang tidak ingin disebutkan identitasnya sebut saja (Andi) mengungkapkan seharusnya pihak kontraktor menyiram jalan yang sudah di lalui Duntruck, memang pernah di lakukan, namun hanya beberapa kali saja selama ini.

    ''Tapi itu memakai pick up yang isinya hanya satu drum,  sementara pekerjaan jalanya beberapa kilo.  Sepengetahuan kami selaku masyarakat awam, anggaran penyiraman khan ada, kenapa mesti tidak dilakukan, akhirnya warga menahan mobil pengangkut material untuk sementara di larang beroperasi, sampai ada kejelasan dari pihak kontraktor apakah akan di siram atau tidak, '' kata Andi yang mengalami kejadian itu, Rabu (8/8/2018).

    Saat dikonfirmasi kejadian tersebut, Camat lambandia Supriadi mengakui ada warga menahan mobil duntruck yang bekerja , ini akibat kesalnya warga karena tidak ada penyiraman, sehingga mereka harus mengisap debuh setiap harinya. 

    ''Selama ini pihak kontraktor tidak pernah ketemu kami baik di Kecamatan maupun di Desa, jadi saya sulit menjelaskan anggaran dari mana, siapa kontraktornya, volume berapa serta besaran anggaran kami tidak mengetahui.  Ini sudah kesekian kalinya kontraktor masuk ke Lambandia tampa melapor, akibatnya ketika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, kembalinya kepada kami", kata Supriadi.

    Ia mengharap lain kali pihak kontraktor baik dari provinsi maupun Kabupaten singgalah melapor ke Desa atau Kecamatan, yang namanya program pemerintah kami tetap mendukung, tapi bukan berarti harus buat masalah di masyarakat. (*)


    Penulis | Irwandar