• APNI Sultra Meminta Mentri Perdagangan Cabut Izin Lisensi SurveyorTerkait LHV

image_title
Ket: Data APNI Sultra
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI-Polemik perbedaan kandungan nikel oleh surveyor di industri tambang nikel Tanah Air yang terjadi sejak tahun lalu, diharapkan tidak berlarut-larut, karena kerugian Negara akibat perbedaan hasil Analisa surveyor bisa mencapai ratusan Milyar/tahun. Pemerintah sejauh ini sudah menurunkan satuan tugas untuk menelusuri masalah ini, meski hingga kini belum juga tuntas.

    Menurut Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Sultra,  Liyan Ahmad dalam hal ini pemerintah harus bersikap Tegas terhadap perbedaan hasil analisa yang dikeluarkan Surveyor. Ini menyangkut banyak hal merugikan negara dan pengusaha lokal terkhusus di Bumi Anoa ini apalagi semua Semelter di Sultra 80% menggunakan prodak surveyor PT Anindya.

    ''Ada beberapa facktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil analisa yaitu factor sampling, preparasi, analisa dan petugas lapangan (surveyor lapangan). Harusnya secara SOP menggunakan standar ISO perbedaan data yang cukup jauh dari hasil loading dan anloading,'' katanya pada Bumisultra.com, Kamis (13/2/2025).

    Contohnya saat COA Loading hasil analisa Surveyor PT Tribakti Inspektama hasil Ni 1.5 % akan tetapi saat hasil Anloading Certificate Bongkar berubah menjadi Ni 1.71% atau bahkan lebih rendah misalnya Ni 1.16%. Tentu ini merugikan pihak penambang yang notabanenya mereka menjual Hasil tambang ore mereka Secara FOB tongkang. Dan mereka membayar pajak Negara hanya Berdasarkan HPM Ni 1.5%.

    Sebagai contoh lanjutnya jika Surveyor saat muad menertbitkan Certificate Loading HPM 1.5% dan saat Penerbitan Certifikat anloading atau bongkar bisa menjadi 1.7%.

    ''Akan alih-alih Isu yang berkembang saat ini adalah Pihak Pabrik bekerja sama dengan Pihak Suplier sehingga membiaskan data yang asli. Ini tentu sangat merugikan baik pemerintah maupun pihak Pengusaha lokal. harusnya pihak surveyor bisa memberikan keterbukaan data Publik karna ini sudah menyangkut pemasukan Negara,,'' katanya.

    Menurut Ketua APNI Sultra saat ini mereka sedang mengumpulkan semua bukti baik Oknum Analisa yang memiliki lisesnsi dari Kementrian ESDM agar di audit dan di bekukan. Kami memiliki data dari saat PSA Di Stock Ore, Sample saat dilakukan loading, dan sample Saat pembongkaran, dan ini semua berbeda dan secara Standar yang di gunakan seluruh Surveyor Lab saat ini adalah standar ISO dimana perbedaan hasil rasio analisa tidak akan berbeda jauh dari 0.04%.

    ''Ini akan menjadi tanggung jawab bersama kita semua, saya selaku pribadi bersama-sama mengajak seluruh masyarakat mengawasi agar tidak ada lagi permainan data yang hanya menguntungkan segelintir pihak,'' tandasnya. (*)


    Penulis | redaksi












































VIDEO