• Surat Putih Serly, Anak Papua untuk Presiden Jokowi

image_title
Ket: Serly, Anak Papua Siswa SD N.3 Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara (Sultra)
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI - Serly, anak dari Papua,  murid kelas VI SDN 3 Pongo, Wakatobi. Akan tetapi ia tidak bisa mengikuti ujian nasional.  Tak ada data tentang dirinya dari sekolah asal di Papua. Tak punya akte kelahiran dan Kartu Kelaurga. Sekolah yang sudah 2 tahun mendidik Serly di Wakatobi sedang kesulitan menolongnya. Guru-guru, kepala sekolah, tak kuasa berhadapan dengan teknologi Dapodik.

    Di sekolah siang ini, peserta rapat yakni para orang tua murid sukar menerima. Menggerutu setelah keluar ruangan. Terutama ibu-ibu. '' Pokoknya Serly harus ikut ujian, '' kata mereka.

    Serly datang ke Wanci, Wakatobi, bersama orang tua angkatnya, La Bae penduduk asli Wakatobi. Kisah itulah pangkal empati ibu-ibu peserta rapat, ketika negara mensyaratkan deretan birokrasi dalam kronologis hidup seperti Serly.

    Orang tua angkatnya tidak bisa mengurus administrasi kependudukan untuk Serly. Kantor catatan sipil juga tidak punya pilihan menghadapi perangkat data kependudukan.

    Dia itu datang menyelamatkan nyawanya, kata seorang ibu. Ceritanya, Serly oleh ibu kandungnya di Papua, suatu hari diberikan kepada tetangga yang kemudian membawanya ke Wanci sebagai tindakan penyelamatan dari kesulitan tertentu.

    Sampai tadi, sebelum rapat orang tua murid dimulai, Serly masih sekolah. Semua nampak seperti biasa bagi dia dan teman-teman sekolahnya. Seperti kertas putih tanpa huruf, angka, garis, baris dan kolom-kolom formulir.

    Sementara itu ujian nasional SD tinggal 3 bulan. Maka sebelum ujian 2020 tanpa Serly di kursi peserta, pada selembar kertas putih itu Presiden Jokowi perlu membubuhkan cap: bahwa negara memberi jaminan hak menempuh seluruh proses pendidikan, sampai Serly dewasa dapat memilih menentukan sendiri administrasi kependudukannya.

    Artinya, siapa, mana, apa, tentang Serly diabaikan. Serly dan yang lain, pada masalah seperti itu, dinyatakan dalam jaminan negara statusnya. (*)

    Sumber : Saleh Hanan, LSM


    Penulis | Redaksi