-
BUMISULTRA
JAKARTA--Para pemerhati dan penggiat Perhutanan Sosial yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati dan Penggiat Perhutanan sosial Sulawesi Tenggara hari ini mengadukan persoalan konflik tenurial yang terjadi di KPHP Gularaya Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara kepada Presiden Republik Indonesia.
''Kami menilai bahwa persoalan perhutanan sosial di KPHP Gularaya ini harus diketahui oleh Pak Presiden,'' Koalisi Pemerhati dan Penggiat Perhutanan Sosial Sulawesi Tenggara., Apriludin.
Karena target KATANYA Presiden memberikan hak akses masyarakat terhadap hutan seluas12,7 juta hektar harus terealisasi. Namun target itu tak akan terealisasi apabila didaerah maupun di pusat masih banyak oknum pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pro terhadap korporasi-korporasi yang selalu memanfaatkan skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
''Kami juga sangat prihatin dengan adanya oknum-oknum birokrasi di dinas kehutanan propinsi Sulawesi tenggara dan oknum-oknum birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup yang memainkan peran merubah RPHJP KPHP Gularaya yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga IUPHHK-HTI PT. Cakra Mega Lestari seluas 59 ribu Hektar sangat berpeluang untuk diterbitkan.,''urainya.Untuk itu pihaknya dari Koalisi Pemerhati dan Penggiat Perhutanan Sosial Sulawesi Tenggara dalam audensi dengan Kantor Staf Presiden meminta secara tegas kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H. Jokowidodo untuk lebih mengutamakan permohonan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh masyarakat sekitar Hutan dalam Kawasan KPHP Gularaya dibanding dengan permohonan IUPHHK-HTI Korporasi PT. Cakra Mega Lestari yang sedang berproses.
''Kami masih mengingat bahwa Presiden Jokowi menyampaikan ada 10,2 juta rakyat miskin di dalam kawasan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Untuk itu, lanjut Presiden, perlu diambil langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan,'' katanya.
Salah satunya, menurut Presiden, adalah dengan segera merealisasikan kebijakan kehutanan sosial yang memberikan akses ruang pada sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
“Saya melihat realisasi kehutanan sosial baik dalam skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat kemitraan, dan hutan adat masih belum optimal,” tutur Presiden.( Sumber Sekretaris Negara).
Presiden Jokowi meminta Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat.
Berikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dan segera mengeluarkan penetapan hutan adat terutama yang telah memenuhi persyaratan. Ini tolong digarisbawahi mengenai hutan adat penting sekali,” Presiden Jokowi menegaskan.
Presiden mengingatkan pula agar tidak hanya berhenti pada pemberian akses legal dengan memberikan izin perhutanan sosial, tapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan.
Hal ini bisa dimulai, menurut Presiden, dari penyiapan sarana prasarana produksi, pelatihan, penyuluhan, akses pada informasi pasar, akses pada teknologi, akses pembiayaan, dan penyiapan setelah panen.
“Siapkan juga pengelolaan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis ekowisata, bisnis agro –silvopasture, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu rakyat,” Presiden menjelaskan. ( Sumber : Sekretariat Negara dalam Rapat Terbatas 21 September 2016 ).(*)Sumber : http://www.jurnal34news.com
