-
BUMISULTRA
KONUT--Kekacauan dalam pemberian izin usaha tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan hingga penghindaran pajak. Konsorsium masyarakat Konawe Utara bersatu Dukung PT. Antam T.bk dari carut marut izin pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut).
Bagaikan pedang bermata dua, kebijakan otonomi daerah mulai 2001 telah membawa berkah, sekaligus bencana. Di satu sisi, euforia otonomi daerah yang merebak pada era reformasi tersebut telah memberi dampak positif, seperti berlomba mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemandirian dalam mengelola perekonomian dan membangun daerah masing-masing.
"Dampak dari carut marut tata kelola dalam pemberian izin pertambangan ini tentu sangat besar. Bukan saja perizinan bermasalah merebak, melainkan juga soal pemanfaatan lahan yang tumpang tindih, dampak buruk bagi lingkungan lantaran banyak lubang sisa hasil tambang Nikel yang dibiarkan menganga, hingga persoalan penghindaran pajak,"ucap Riski M. Budu SH. Tokoh pemuda Konawe Utara.
Namun, di sisi lain, euforia otonomi daerah justru mendatangkan bencana bagi pengelolaan Kandungan mineral Nikel (NI). Sejak pengurusan izin usaha pertambangan diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemberian izin menjadi mudah didapatkan. Apalagi perkembangan harga komoditas Nikel yang sedang booming pada masa itu membuat semangat pemimpin daerah mengobral izin semakin menggelora.
"Kami sangat mengharapkan PT. Antam hadir di bumi oheo ini untuk bermitra dengan masyarakat, dalam mengelola sumber daya alam yang terkandung didalamnya. kami sangat percaya, jika perusahaan BUMN yang hadir, tentunya akan memberikan banyak manfaat dan dampak positif," ucap Rahmatullah Koordinator konsorsium masyarakat.
Izin tumpang tindih yang terjadi di bumi oheo menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya 11 izin usaha pertambangan yang sudah mencaplok IUP PT. Antam, tentunya membuat pengelolaan SDA yang akan menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 225.K/TUN/2014, dimata hukum perusahaan BUMN telah dinyatakan sah untuk mengelola Sumber daya alam nikel pada nomor IUP 158 seluas 16 hektar lebih dan menyatakan 11 IUP harus tidak memiliki lagi kekuatan hukum untuk melakukan penambangan.
"Kami masyarakat Pribumi Konawe Utara mendukung dan siap mengawal perusahaan badan usaha milik negara untuk melanjutkan aktivitas di bumi oheo," ujarnya sambil menutup pernyataan usai deklarasi.(*)
