• Bupati Konsel : Pembentukan Tim Reaksi Cepat Jangan Hanya Seremonial Belaka

image_title
Ket: Plt Sekda Konsel, Armansyah di Lapangan Upacara Kabupaten dan Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) di Andoolo, Kamis (20/9/2018). Foto : Humas Pemda Konsel
  • Share

    BUMISULTRA

    KONSEL--Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan United States Agency For International Development - Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID-APIK) menyelenggarakan “Jambore Kelompok Siaga Bencana/KSB”, dimulai tanggal 20-22 September 2018, bertempat di Lapangan Upacara Kabupaten dan Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) di Andoolo, Kamis (20/9/2018).

    Jambore yang berfokus pada peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana tersebut dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Armansyah, dan di hadiri Kepala BPBD Konsel, Ir. H. Adywarsyah Toar, M.Si, dan Regional Manager USAID Wilayah Sultra, Buttu Ma'dika serta kelompok siaga bencana yang tersebar di kecamatan dan Desa se-Konsel.

    Dalam sambutannya yang membacakan arahan Bupati Konsel Surunuddin Dangga, Plt Sekda Konsel, Armansyah mengatakan bahwa pembentukan KSB atau Tim Reaksi Cepat Konsel diharapkan bukan hanya seremonial belaka tapi harus menunjukkan komitmen dan kepedulian kita semua terhadap upaya penanganan bencana khususnya dalam wilayah kita, baik bencana yang di sebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun ulah manusia yang berakibat menimbulkan korban jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak fsikologi traumatik pada masyarakat.

    Dimana, lanjut Armansyah, pembentukan TRC merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemda Konsel dalam upaya melindungi segenap warganya dari ancaman dan resiko bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana, salah satunya adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas kemampuan TRC sehingga melahirkan kekuatan dan potensi yang dimiliki yang membuat mampu mencegah, mengurangi, siap siaga menanggulangi bencana dengan cepat dan tepat dalam kondisi apapun.

    Lebih jauh, Armansyah menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan menjadi awal perubahan paradigma berfikir bahwa dalam penanggulangan bencana bukan hanya di titik beratkan pada peran pemda semata tetapi melibatkan komponen masyarakat.

    "Yang mana Bupati Konsel berpesan dan mengajak kita sekalian untuk meningkatkan kebersamaan dan satu arah komando dalam penanggulangan bencana di wilayah Konsel yang kita cintai ini," pungkasnya.

    Sedangkan, Kepala BPBD Konsel, Adywarsyah saat ditemui dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa BPBD Konsel menyambut baik kolaborasi dengan APIK, karena jambore ini sangat relevan dengan strategi pembangunan kabupaten “Desa Maju Konsel Hebat”, yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui wilayah Konsel rawan bencana, terutama banjir, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan sangat penting.

    Data dari BPBD, kata Adywarsyah, menunjukkan banjir di Konsel semakin meluas, misalnya tahun 2017 banjir melanda 4 kecamatan yang melingkupi 7 desa, sementara di 2018 menjadi 15 kecamatan yang menaungi 62 desa. Pada bulan Juli 2018, akibat hujan terus-menerus, Kecamatan Laeya dan Ambesea terendam banjir yang mengakibatkan masyarakat mengungsi, sawah gagal panen, dan jalan trans Sulawesi terputus .

    Lanjutnya, dimana KSB bekerja di tingkat desa, dengan beranggotakan masyarakat dari beragam latar belakang, misalnya perangkat desa, pemuda, petani, dan pegawai negeri. KSB merupakan tim inti di masyarakat yang bertanggung jawab memimpin proses evakuasi saat bencana terjadi. KSB terbentuk sejak 2017 dengan fasilitasi APIK, yang disertai dengan pelaksanaan kajian risiko partisipatif guna mengetahui risiko di suatu wilayah.

    Anggota KSB aktif terlibat melakukan kajian sekaligus menyusun rencana aksi masyarakat untuk menanggulangi risiko yang dihadapi. Sebagai contoh, KSB dari Desa Laeya telah melakukan penyusunan acuan prosedur standar (Standard Operating Procedure atau SOP) evakuasi mandiri banjir, dan memasang rambu penanda jalur evakuasi pada bulan April 2018.

    Ramdan Salam, Ketua KSB Desa Laeya mengungkapkan harapannya mengikuti jambore, “Dengan adanya kegiatan ini maka KSB dari desa lain bisa berkumpul dan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Tak hanya itu, saya juga ingin belajar lebih dalam tentang evakuasi dan penanganan korban bencana,” katanya.

    Sebanyak 7 KSB dari 7 desa dampingan APIK menghadiri jambore. Tiap KSB diwakili oleh 10 anggota, yang berasal dari Desa Rumba-rumba, Awunio, Batu Jaya, Bungin Permai, Laeya, Lamokula, dan Matawolasi. Dalam jambore, ketujuhpuluh anggota KSB belajar tentang konsep perubahan iklim dan kaitannya dengan kebencanaan, pengurangan risiko bencana, upaya tanggap darurat, serta manajemen KSB.

    Tak hanya itu, peserta berkesempatan mempraktikkan teknik pertolongan pertama korban bencana, pengelolaan pengungsi, pengelolaan dapur umum, dan pendirian tenda darurat. Nara sumber pendamping peserta terdiri dari APIK, BPBD Konawe Selatan, Dinas Sosial, dan Palang Merah Indonesia.

    Manajer Regional Sulawesi Tenggara program APIK, Buttu Ma’dika mengatakan Fokus dari jambore ini adalah KSB sebab mereka ujung tombak ketangguhan masyarakat desa. Dengan statusnya yang telah terlembagakan, maka KSB perlu terus didukung melalui peningkatan keterampilan serta menghubungkannya dengan lembaga lain untuk mendorong kerja sama.

    ''Selain itu, dengan keberadaan KSB, maka isu adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana diharapkan akan mendapat porsi dalam perencanaan pembangunan desa,” jelasnya.

    Jambore KSB turut menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggelar penanaman lebih dari 300 bibit yang pohon trembesi dan tanjung di wilayah seputar taman kota Andoolo, kantor bupati, dan taman masjid raya. Penanaman pohon dilakukan secara simbolis sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

    Jambore KSB merupakan salah satu upaya APIK untuk menjamin keberlanjutan, sehingga saat program berakhir, masyarakat akan terus mendapatkan manfaatnya. Hal ini mendapat tanggapan positif dari BPBD Konsel yang berencana menjadikan Jambore KSB sebagai kegiatan tahunan.

    Menurut Ir. H. Adywarsyah Toar, MSi, rencana tersebut telah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia pun menegaskan target BPBD hingga 2021 untuk membentuk KSB di 100 desa rawan bencana. Segala usaha ini dilakukan demi mewujudkan satu hal: masyarakat yang tangguh bencana.

    Untuk diketahui, APIK merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat lokal.

    Dengan menggunakan pendekatan lanskap, APIK juga bekerja langsung dengan masyarakat dan sektor bisnis agar secara proaktif mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengakses, memahami, dan mengomunikasikan informasi iklim. (**)


    Penulis | redaksi