-
BUMISULTRA
KONUT--Lokasi pertambangan nikel dengan luas 607.4 hektar yang sebelumnya diketahui milik PT. Adhikara Cipta Mulia, yang berada di Desa Puusuli Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara (Konut), yang sekarang diketahui warga setempat adalah milik PT. Sumber Bumi Putera (SBP) di duga terobos lahan warga setempat, massa aksi geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Bupati Konut, Selasa (3/8/2021).
Melalui pernyataan sikap forum masyarakat pemilik lahan menerangkan bahwa, penambangan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sumber Bumi putera (SBP) terindikasi melakukan penambangan sudah keluar dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diduga telah masuk di kawasan hutan. Tak hanya itu, massa aksi secara tegas menyatakan penambangan itu secara terang-terangan telah menerobos lahan milik warga setempat dan tidak mengindahkan keluhan warga.
Tak hanya menambang tanpa pamit, PT. SBP juga sudah melakukan tindakan intimidasi terhadap masyarakat, kita ketahui pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."
Menyikapi persoalan itu yang kian membawa ancaman berbahaya bagi masyarakat desa pada lingkungan perusahaan tersebut, warga Puusuli yang tergabung dalam forum masyarakat pemilik lahan desa puusuli melakukan unjuk rasa guna menuntut kepada instansi terkait seperti DPRD Konut, DLH dan dinas kehutanan unit laiwoi utara untuk melakukan peninjauan dilapangan serta melakukan pemberhentian aktifitas perusahaan PT. SBP
Dalam tuntutan itu pula, massa menegaskan agar pihak DPRD untuk melakukan pemberhentian secara masal pada isi kegiatan yang terdapat di PT. SBP serta melakukan kajian ulang IPPKH PT. SBP.
Sementara pada dinas lingkungan hidup di minta agar melakukan verifikasi faktual terhadap pengelolaan lingkungan dan expolitasi liar lahan masyarakat yang di duga perusahaan tersebut letah melakukan penambangan diluar IPKH.
Selain itu pihak demostran meminta kepada pemerintah Konawe Utara dalam hal ini bupati dan ketua DPRD untuk mengambil sikap tegas dalam penegakan supremasi hukum terkait akfitas penambang PT. SBP diluar Isin pinjam pakai kawasan Hutan serta penerobosan lahan masyarakat, serta melakukan pemanggilan kepada pimpinan perusahaan tersebut.
"Apabila tuntutan itu tidak di indahkan maka forum dan masyarakat desa Puusuli akan melakukan unjuk rasa degan menurunkan massa yang lebih besar dan akan menindaklanjuti pelaporan sampai ke tingkat provinsi". Tegas Abdul Shafar jenderal lapangan dalam orasinya. (*)
