-
BUMISULTRA
KENDARI - Ikatan pedagang pasar Indonesia ( IKAPPI ) menilai bahwa isu yang berkembang tentang pajak sembako telah meluas dan membuat psikologi pasar terganggu.
Sekretaris DPW IKAPPI SULTRA, Jaswanto, menuturkan, pihaknya mencatat ada beberapa bahan pangan yang dalam 2 hari terakhir ini mengalami ke naikan antara lain ayam yang biasanya Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu sekarang menyentuh Rp 40 ribu naik Rp 10 ribu, minyak goreng biasanya Rp 16 ribu jadi Rp 17 ribu, daging sapi yang masih belum pada posisi normal kisaran Rp 130 ribu hari ini naik Rp 10 ribu menjadi Rp 140 ribu, telur ayam biasanya Rp 23-24 ribu jadi Rp 25 ribu, bawang putih katting biasanya Rp 35 ribu jadi Rp 48 ribu naik Rp 13 ribu, bawang putih biasa dari Rp 32 ribu menjadi Rp 40 ribu naik Rp 8 ribu.
"Harga tersebut merupakan harga rata-rata di Indonesia, kami memiliki beberapa catatan penting adanya respon pasar terhadap isu yang berkembang akhir akhir ini. Dimana, kami menilai bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menghentikan beredar luasnya isu tentang pajak sembako. Psikologi pasar dapat terjadi jika ada kepanikan dan kegaduhan," jelasnya.
Untuk itu, lanjut dia, IKAPPI berharap kepada menteri keuangan untuk menghentikan kegaduhan ini dan kembali kepada PMK peraturan menteri yang telah berlaku saja, tidak perlu memajaki sembako dengan alasan apapun.
"Kami tau bahwa negeri ini membutuhkan pemasukan banyak dari pajak untuk belanja negara karena krisis Pandemi Covid- 19, tetapi itu juga tidak harus membebankan kepada bahan pangan karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang punya efek domino sangat besar bagi daya beli dan keberlangsungan ekonomi," tutur Jaswanto.
IKAPPI juga menyebutkan komoditas yang ada dalam PMK 09 tahun 2020 ada 14 komoditas yang dikatagorikan sebagai bahan pokok yang tidak dikenai pajak antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi dan ikan. Kami mohon kepada menteri keuangan agar berikan keputusan untuk tidak memasukkan sembako dalam RUU KUP No 6 tahun 1983.
"Kami menilai jika ada PPN sembako, harga akan naik. Pasti yang dikorbankan antara dua, yaitu petani dan pengusaha akan menekan operasional ongkos pembelian karena harus terbebani PPN. Kedua adalah pedagang dan konsumen," ungkap dia.
Sehingga, kata Jaswanto, dirinya berharap agar upaya-upaya itu segera dihentikan sehingga tidak berlarut dan memperpanjang psikologi pasar yang berdampak pada harga pangan dan tidak ada lagi kegaduhan di negeri ini.(*)
