-
BUMISULTRA
KENDARI - Pedagang eks pasar panjang kembali mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari. Aduan tersebut berdasarkan rencana pembongkaran pasar oleh Satpol PP Kendari pada, 15 Januari 2019.
DPRD Kendari yang diwakili Ketua Komisi II, Muhammad Amin, meminta penghentian sementara pembongkaran Eks Pasar Panjang, Kelurahan Bonggoeya.
Hai itu diungkapkan Amin, saat rapat dengar pendapat (Hearing) bersama pedagang Eks Pasar Panjang, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas PU dan Penataan Ruang, Satpol PP Kendari, Kabag Hukum dan HAM Setda Kendari, Komisi I dan III DPRD Kendari di Gedung DPRD Kendari, Jumat (11/1/2019).
Penghentian pembongkaran tersebut berdasarkan aduan pedagang yang disuarakan oleh Koordinator Asosiasi Eks Pasar Panjang, Bram. Dirinya mewakili seluruh pedagang untuk mempertanyakan aturan terkait larangan berdagang di lahan warga sendiri.
Bram menuturkan, lokasi itu sudah tidak terdapat pasar. Sebab, pedagang merupakan warga di lokasi tersebut yang mendirikan kios untuk berdagang. Sehingga, pemkot tidak bisa lagi mengintervensi untuk menggusur dan mengusir pedagang di kawasan tersebut.
"Pemerintah tidak bisa bilang itu pasar, karena warga menjual di lahannya sendiri. Kita ambil contoh di sepanjang jalan di By Pass banyak yang berjualan, harusnya itu juga di sebut pasar. Jadi harusnya pemerintah juga menggusur kawasan tersebut," katanya.
Sementara, Perwakilan Dinas Tata Ruang mengatakan, kawasan yang selama ini menjadi pasar panjang merupakan kawasan permukiman. Sehingga berdasarkan aturan di sana tidak bisa dijadikan kawasan perdagangan (pasar).
Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Kendari, La Ode Syain Kadir, mengatakan solusi terbaik yang bisa menjadi pilihan pemerintah kota adalah dengan mengubah aturan rencana tata ruang wilayah (RT/RW). Sehingga, persoalan yang sudah berlarut-larut ini bisa segera diselesaikan.
Sejumlah anggota dewan pun yakni La Ode Ashar, Sukarni, Siti Nurhan, Lawama, La Ode Ali Akbar, Muhammad Ali, La Pedato yang turut hadir pada hearing tersebut menyarankan agar pemerintah kota mengizinkan pedagang untuk tetap melakukan aktivitas jual beli di sana.
Namun, dengan catatan pedagang harus tunduk kepada aturan yang dibuat pemerintah kota. Olehnya itu, dalam hearing yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kendari Samsuddin Rahim diambil keputusan untuk menghentikan sementara pembongkaran Eks Pasar Panjang.
Anggota dewan juga menyarankan kepada pemerintah kota untuk segera merevisi aturan terkait rencana tata ruang wilayah (RT/RW) agar kawasan tersebut masuk dalam zonasi perdagangan. Termasuk merekomendasikan kepada pemerintah kota agar mengalihkan Eks Pasar Panjang menjadi pasar tradisional yang dapat menjadi pasar penyangga di Kota Lulo.
"Kita tidak punya wewenang terkait pedagang yang menjual di bahu jalan atau menyalahi aturan pemkot," ungkapnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kendari, Amir Hasan sendiri, mengatakan, sebelum 15 Januari para pedagang di Eks Pasar Panjang harus membongkar kios dan lodsnya. Jika tak dibongkar sendiri, pihaknya yang akan membongkar kios tersebut. (*)
