-
BUMISULTRA
Adalah hal yang lumrah bahwa pemuda selalu menjadi motor penggerak perubahan zaman di belahan bumi manapun. Dalam jejak sejarah negara ini, kita dapat mencermati dinamikanya dalam berbagai pergolakan yang diprakarsai oleh pemuda dalam berbagai periodesasi, yakni 1908, 1928, 1945,1966, 1998.
Harus diakui, perjuangan itu masih dilakukan pemuda hingga hari ini dalam mengawal perubahan negeri. Tak sesumbar bila Benedict Anderson, menyatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan kaum muda. Kesimpulan yang bisa didapatkan berupa fakta bahwa kontribusi terbesar Indonesia karena adanya komitmen dan kesadaran yang tulus melalui peran pemuda.
Tak seperti diawal munculnya yang lebih bernuansa fisik, dalam konteks kekinian perjuangan pemuda hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Mengisinya dengan menjadi bagian dari solusi dari setiap permasalahan negeri ini.
Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dengan posisi sentral tersebut, pengembangan potensi pemuda mesti dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat, membina pemuda dan melalui pembangunan kepemudaan. Kondisi kekinian, di Indonesia telah ada produk hukum terkait Kepemudaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Pada pelaksanaannya seringkali terkendala pada upaya pengelolaan dan penanganan yang tidak sistematik dan kurang koordinatif.
Seringkali di daerah terkendala tidak adanya dasar hukum yang menjadi landasan yang dijadikan acuan dan pedoman oleh pembuat kebijakan belum memadai sehingga langkah yang diambil terbatas pada mekanisme penanganan untuk mengembangkan potensi Pemuda. Padahal bisa dilakukan secara terorganisir mulai dari pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.
Meskipun telah banyak produk hukum daerah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan dan penyelanggaraan pemerintahan daerah, namun penyediaan produk hukum daerah yang menaungi kepemudaan di daerah secara fungsional dan optimal di Kabupaten Muna belum terwujud. Hal ini memerlukan kebijakan khusus yang tepat, yakni adanya Peraturan Daerah Kepemudaan di Kabupaten Muna.
Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kepemudaan di Kabupaten Muna, akan memiliki beberapa implikasi, antara lain yaitu:
Pertama, mampu mewujudkan kesadaran Kepemudaan, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan pemuda) dalam upaya memaksimalkan potensi Kepemudaan di Kabupaten Muna.
Kedua, mampu mewujudkan sistem Kepemudaan yang efektif melalui peningkatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, yang efektif dan efisien.
Ketiga, mampu mewujudkan upaya pengembangan potensi Kepemudaan di daerah kabupaten Muna melalui peningkatan kapasitas diri yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta dalam rangka pembangunan Kepemudaan daerah yang berkelanjutan.
Dari implikasi tersebut Pembentukan Peraturan Daerah Kepemudaan Kabupaten Muna diharapkan akan memberi nilai kemanfaatan yang banyak bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, yakni :
Peraturan daerah ini dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antar Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan dan Olah raga, Dispora, Kesbangpol Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah mencapai tujuan pembangunan Kepemudaan Kabupaten Muna sehingga terwujud kepastian dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik secara adil menjadi sangat penting, terutama dalam penanganan Kepemudaan.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Kepastian hukum sebagai landasan bagi setiap orang atau komunitas untuk berkegiatan dan berperilaku menjadi sangat dibutuhkan ketika banyak terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pembuatan produk hukum daerah baru yaitu Kepemudaan Kabupaten Muna harus mampu merefleksikan kebutuhan perubahan yang terjadi, seperti penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda perlindungan atas hak-haknya.
Secara umum, dibentuknya produk hukum daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Muna akan mampu menjadi pendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Muna, terutama sebagai bagian dari mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Penulis : Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Muna
