• Kuasa Hukum Bupati Konsel : Isu Pemanggilan KPK itu Palsu !

image_title
Ket: Jumpa Pers Kuasa Hukum Bupati Konsel, Klarifikasi Terkait Laporan Oknum ke KPK
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI--Terkait beredarnya berita dan pesan berantai di Group WhatsApp (WA) di tengah-tengah masyarakat, mengenai Surat pemanggilan Bupati Konawe Selatan (Konsel), H. Surunuddin Dangga, ST.,MM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, tentang dugaan korupsi atau penyalah gunaan wewenang.

    Berdasarkan hal itu, dan untuk mengklarifikasi isu miring yang menyudutkan dirinya tersebut, Bupati Konsel, Surunuddin, melalui kuasa hukumnya yang di mediasi oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah menggelar konferensi pers di salah satu Cafe di Kota Kendari, Selasa (8/1/2019) Petang.

    Di hadapan para awak media, di dampingi Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Konsel, Hermawan, S.Sos. Kuasa hukum Bupati Konsel, Andri Darmawan, SH menjelaskan bahwa dirinya dipercayakan untuk meluruskan pemberitaan terkait informasi atau isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang menurutnya tidak benar alias hoax dan telah mencoreng nama baik Surunuddin Dangga selaku pribadi dan Kepala Daerah.

    "Sebenarnya masalah ini tidak ditanggapi serius oleh Bupati, karena tidak merasa melakukan hal itu, namun karena melihat perkembangan berita yang terus di share hingga ada oknum yang melakukan demo di KPK, olehnya hari ini kami mengklarifikasi sebelum jadi polemik besar yang dapat merugikan kedua pihak," tutur Andre.

    Sembari menunjukan surat pemanggilan oleh Komisi anti rasuah yang telah dipastikan palsu, juga memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat olehnya dari KPK, Andri menceritakan bahwa dirinya telah membawa surat tersebut dan menanyakan langsung ke Kantor KPK di Jakarta pada tanggal 28 Desember lalu yang di terima oleh salah satu Pegawai KPK, Dewa Venska.

    "Dan setelah di cek keabsahan surat itu pada bagian adiministrasi pengaduan dan penyidikan, hasilnya di pastikan mereka tidak pernah membuat maupun melayangkan panggilan kepada Bupati Konsel. Sehingga bersama KPK menandatangani tanda bukti yang menerangkan jika surat tersebut palsu," ungkapnya.

    Andri juga menjelaskan, atas dasar pertimbangan hal tersebut, Bupati mengkuasakan ke dirinya untuk melaporkan ke Polda Sultra pertanggal 2 Januari 2019, dan telah keluar SP2AP, yang mana proses ini telah di sidik oleh pihak kepolisian dengan mensakakan kepada oknum pembuat dan penyebar surat dalam pasal UU ITE dan pemalsuan surat, dengan bukti foto surat dan berita yang telah beredar di medsos.

    "Laporan kami saat ini dan esok sedang berproses dan masuk tahap pemanggilan saksi, tentu kita berharap pelaku segera di ketahui dan di tangkap, jadi apa yang beredar informasi merupakan bagian dari berita palsu atau Hoax," jelasnya.

    Andri juga menghimbau kepada oknum pendemo agar tidak melanjutkan aksinya atau stop gerakan yang dapat merugikan, karena kasus ini telah di tangani oleh pihak kepolisian sekaligus menyatakan bahwa Bupati Konsel, hanya korban pemberitaan Hoax, yang tentu harus di perangi bersama.

    "Jelasnya Bupati merasa sangat dirugikan terkait hal ini, yang sengaja merusak citra dirinya, apalagi isi surat dan orasi yang tidak nyambung dengan pekerjaannya selaku Kepala Daerah, seperti terlibat dalam izin Pertambangan yang bukan wewenangnya dan korupsi pembangunan Kantor Bupati, padahal pengerjaannya belum kelar dan bersifat multiyears, jadi kami minta bantuan pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelakunya dan memberikan hukuman setimpal," Pungkasnya. (*)


    Penulis | Septiana